Karimun, 25/6 (Jurnal) – Fraksi Hanura DPRD Karimun mendesak pemerintah daerah menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) 2014 karena menjadi acuan dalam penyusunan APBD Perubahan 2015.
“Sekarang sudah akhir Juni, atau sudah pertengahan tahun. Kalau LPP ABPD 2014 tidak segera diserahkan, maka kami tidak bisa membahas APBD-P 2015?” kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Karimun Ady Hermawan di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Menurut Ady Hermawan, LPP APBD 2014 yang disertai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menjadi dasar bagi dewan untuk membahas APBD-P 2015.
Penyusunan anggaran dalam APBD-P 2015, tutur dia, harus memuat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2014 yang juga dituangkan dalam LPP APBD 2014.
“Mekanismenya memang seperti itu, Silpa 2014 yang dituangkan dalam LPP APBD merupakan pijakan bagi kami dalam menyusun APBD-P,” kata dia.
Keterlambatan penyerahan LPP APBD 2014, menurut dia dikhawatirkan akan berdampak pada pengesahan APBD-P 2015 dan berdampak pula pada pelaksanaan program pembangunan.
“Kalau pengesahan APBD-P 2015 terlambat, maka pembahasan APBD murni 2016 akan ikut terlambat. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemda,” ucap dia.
Ia juga mempertanyakan kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dengan penyusunan LPP APBD 2014.
“Ini sudah tugas rutin setiap tahun, kenapa bisa lambat seperti ini. Aneh kalau para pembantu bupati tidak bisa menyelesaikannya,” ucapnya.
Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan akan mengecek kembali apakah LPP APBD 2014 sudah siap atau belum.
“Saya cek dulu, sudah selesai atau belum,” kata dia di sela-sela inspeksi pelayanan arus mudik Lebaran.
Sumber: antarakepri.com
