PESISIR SELATAN, Jurnalterkini.id — Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menegaskan, kualitas demokrasi dan hasil pemilu sangat bergantung pada seberapa paham masyarakat akan hak, kewajiban, serta makna di balik setiap pilihan politik. Karena itu, pendidikan politik dan literasi demokrasi harus terus digalakkan secara berkelanjutan, tidak hanya muncul saat menjelang pemilu saja.
Pernyataan itu disampaikan Vasko saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar di Aula UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (12/9/2026).
“Kita tidak hanya menginginkan warga datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang. Yang jauh lebih penting: mereka paham apa yang dipilih, mengapa memilih, dan apa dampak atau konsekuensi dari pilihan itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masa depan daerah,” tegas Vasko.
Ia juga menyoroti fakta bahwa antusiasme masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah masih lebih rendah dibandingkan
Dikatakannya, pemilu Presiden. Kondisi ini menjadi catatan penting agar pendekatan edukasi semakin didekatkan ke masyarakat, melibatkan tokoh adat, agama, pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Membangun budaya demokrasi yang sehat itu tugas bersama. Pemerintah, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, semua harus ambil peran. Jangan biarkan warga memilih hanya karena ikut‑ikutan atau tergiur janji manis semata,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Dr. Betty Epsilon Idroos menyampaikan data yang menjadi pemicu semangat sekaligus tantangan besar yaitu partisipasi pemilih Sumbar pada Pilkada 2024 baru mencapai sekitar 57 persen, jauh di bawah angka rata‑rata nasional yang menyentuh 71,39 persen. Padahal, persiapan menuju Pemilu 2029 sudah akan mulai dirancang dan disiapkan secara bertahap mulai tahun 2027 mendatang.
“Pemilih kita hampir 60 persen adalah Generasi Milenial dan Generasi Z. Pendekatannya pun harus berubah, sesuai cara berpikir dan kebiasaan mereka. Edukasi harus masuk ke ruang‑ruang yang mereka pakai, termasuk memanfaatkan teknologi dan media digital,” jelas Betty.
Ia mengingatkan, suara yang dicoblos di bilik suara bukan sekadar tanda di kertas, melainkan penentu arah kebijakan, pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga lapangan kerja selama lima tahun ke depan.
Selain menyasar generasi muda, KPU juga berkomitmen memastikan pemilu yang inklusif ramah bagi penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Berbagai sarana simulasi dan edukasi berbasis teknologi juga sedang dikembangkan agar pemahaman masyarakat semakin luas dan mendalam.
Kegiatan ini dihadiri pula Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Mursalim, jajaran KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Koto XI Tarusan, serta tokoh masyarakat setempat.
