Karimun (Jurnal) – Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin menggelar rapat koordinasi dengan 300 pelaku pendidikan untuk menyusun rencana kerja 2015 di semua jenjang sekolah baik formal maupun informal.
300 peserta rakor yang digelar hingga Rabu (18/2) di gedung serbaguna Kantor Bupati Karimun, terdiri dari para kepala TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (Paudni), pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus maupun pelatihan, kepala SD, SMP, dan kepala SMA.
Kepala Dinas Pendidikan Karimun MS Sudarmadi di sela-sela rakor mengatakan, pihaknya sengaja melibatkan pelaku pendidikan agar rencana kerja yang disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
“Rencana kerja yang disusun tentu berdasarkan aspirasi dari bawah, makanya mereka kita libatkan dalam kegiatan ini,” kata dia.
Sudarmadi menjelaskan, rencana kerja yang disusun diselaraskan dengan mata anggaran untuk pendidikan baik dalam APBD kabupaten, provinsi maupun APBN 2015.
Dengan rencana kerja yang terarah dan tersistematis yang dihasilkan dalam rakor itu, ia berharap tujuan pendidikan guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas bisa tercapai.
“Pendidikan tidak hanya bicara program fisik seperti gedung sekolah atau peralatan belajar, tetapi juga bicara soal sasaran yang ingin dicapai. Ini akan kita bahas dengan berkaca pada rencana kerja sebelumnya sebagai bahan evaluasi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, rencana kerja tersebut akan diserasikan dengan program jangka menengah dan jangka panjang yang bersinergi dengan program pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami menghadirkan narasumber dari pusat, yaitu Bappenas, dan dari provinsi serta kabupaten. Tujuannya, setiap persoalan atau usulan bisa ditampung sesuai dengan porsi masing-masing, baik kabupaten, provinsi atau pusat,” ucapnya.
Ia menuturkan, penyusunan rencana kerja sangat penting apalagi Indonesia akan menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan pada akhir 2015, sehingga membutuhkan kesiapan sumberdaya manusia.
“Karimun sebagai daerah perbatasan akan menjadi daerah terdepan saat pemberlakuan MEA. Mau tidak mau kita harus siap, salah satunya mendorong pendidikan berkualitas yang didukung kemampuan manajemen dan teknis para pelaku pendidikan,” ucapnya.
Bupati Karimun Nurdin Basirun saat membuka rakor mengharapkan Dinas Pendidikan bersinergi dengan unit-unit pelaksana teknis dinas (UPTD), para pelaku pendidikan sehingga rencana kerja yang disusun menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas.
“Sumberdaya manusia Karimun tidak perlu diragukan lagi, banyak anak-anak Karimun yang berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Namun demikian, kita tidak bisa berpuas hati, apalagi kita berada di perbatasan yang membutuhkan kesiapan saat pemberlakuan MEA,” ucapnya.
Ia mengatakan sinkronisasi dan koordinasi program Disdik dengan UPTD di tingkat kecamatan harus diwujudkan, apalagi sejumlah kegiatan yang biasanya dilaksanakan Disdik sudah dilimpahkan ke UPTD-UPTD.
“Pelaksanaan sejumlah kegiatan di UPTD tidak lain untuk optimalisasi agar program yang disusun makin terarah dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam rapat koordinasi itu, para peserta melakukan dialog dan diskusi dengan narasumber. Beberapa peserta mempertanyakan masih kurangnya sarana prasarana, seperti kekurangan ruang kelas, bangku belajar dan rumah dinas guru di pulau-pulau.
Sumber: antarakepri.com
