Sementara itu, Aryo Prayetno ketua Serikat Pekerja Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan (SPLP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT. Saipem Indonesia Karimun Yard. Aryo Prayetno, menegaskan bahwa perayaan tahun ini bukan sekadar seremonial melainkan momentum untuk membawa tuntutan nyata para buruh kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Karimun.
“Kita khususnya dari PT Saipem Indonesia Karimun Yard yaitu serikat pekerja logam dan pertambangan yang berafiliasi di federasi serikat pekerja metal Indonesia (FSPMI) setiap tahunnya mengadakan acara perayaan karena 1 Mei peringatan hari buruh disertai pawai kostum profesi,” ujar Aryo.
Aryo menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan poin-poin tuntutan secara langsung kepada Bupati dan Ketua DPRD Karimun.
“Acara ini juga diinisiasi oleh Disnaker dan sudah kita sampaikan tuntutan-tuntutan kita kepada bapak bupati langsung dan ketua DPRD Karimun. Tuntutan yang paling utama ada dua yaitu pengesahan undang-undang ketenagakerjaan yang baru kami berharap berpihak kepada kaum pelerja, kedua hapus outsourcing dan tolak upah murah,” sampainya.
Dikatakannya praktek outsourcing menimbulkan kerugian terhadap para buruh, untuk itu ia menuntut agar mampu diperjuangkan hak buruh sesuai peraturan menteri serta mendapat pengawalan dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun.
“Kami mendorong peraturan daerah mengenai memperjuangkan tenaga kerja lokal yaitu khusus KTP lahir di Karimun, masa iya orang lokal hanya menonton tidak mendapat kesempatan untuk bekerja. Juga kepada pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan sumber daya lokal agar mampu bersaing dengan orang-orang luar. Dan telah terealisasi kenaikan upah buruh sebesar 13,” ungkapnya.(edy)
