Masih kata Jusrizal, walaupun dalam dialog bersama masyarakat ada permintaan pembangunan fisik. Tapi, melihat kondisi APBD Pemerintah Provinsi Kepri selama dua tahun ini hampir kehilangan Rp1 triliun. Seperti tahun 2025 lalu, DPRD Kepri mencoret anggaran lebih kurang Rp370 miliar dengan alasan efesiensi.
Kemudian, ditahun 2026 ini kembali terjadi pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mencapai Rp485 miliar lebih, belum lagi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terjadi pemotongan juga.
” Banyak permintaan masyarakat dalam bentuk fisik, sebenarnya tidak terlalu berat. Tapi, anggaran itu tidak ada,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya lebih mengutamakan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Dimana, targetnya penerima bantuan usaha mencapai 1000 orang selama 5 tahun menjadi wakil rakyat.
” Insyallah, untuk bantuan modal usaha masih bisa. Walaupun, sekarang bantuan modal usahanya berkurang dibandingkan tahun lalu. Paling tidak masyarakat dapatlah bantuan dengan persyaratan yang telah dicantumkan,” tutupnya.(*/rdi)
