JurnalTerkini.id , — Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, H. Herman, SE., M.T menerima kunjungan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Rumah Dinas Bupati Inhil, Jalan Kesehatan No. 1, Tembilahan, Kamis (15/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan terkait kebutuhan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Dua anggota DPR RI yang hadir yakni H. A. Bakri HM., S.E, Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, serta Ir. H. Sahidin, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Riau II periode 2024–2029.
Kedatangan rombongan DPR RI disambut langsung oleh Bupati Inhil dengan prosesi adat pemasangan tanjak kepada H. A. Bakri HM., S.E sebagai simbol penghormatan budaya Melayu. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan terbuka, diwarnai diskusi terkait kondisi riil daerah serta peluang dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Selain jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, pertemuan ini juga dihadiri perwakilan sejumlah instansi teknis, antara lain Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS III), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, serta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi Riau.
Dalam pemaparannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan, terutama akibat keterbatasan fiskal daerah. Dengan karakteristik wilayah yang luas, didominasi kawasan perairan dan pesisir, kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pengendalian banjir, perumahan, sanitasi, hingga fasilitas layanan kesehatan memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Kami menyadari kemampuan anggaran daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat melalui APBN menjadi sangat penting agar pembangunan di Indragiri Hilir dapat berjalan lebih cepat dan merata,” ujar Bupati Herman dalam pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan DPR RI menjadi kunci agar program-program strategis yang telah direncanakan dapat masuk dalam skema pembiayaan nasional. Menurutnya, tanpa dukungan lintas sektor, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai secara optimal.
Sementara itu, H. A. Bakri HM., S.E menilai kunjungan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi daerah oleh DPR RI. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengusulkan program pembangunan ke Pemerintah Pusat, terutama dari sisi administrasi dan kelayakan teknis.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran nasional saat ini, anggaran harus benar-benar tepat sasaran. Daerah perlu menyiapkan usulan secara matang dan lengkap. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, tentu akan kita dorong agar program pembangunan tersebut dapat masuk dalam APBN,” kata Bakri.
Ia juga menegaskan bahwa peran DPR RI tidak terbatas pada satu komisi atau satu fraksi semata. Menurutnya, dukungan terhadap pembangunan daerah dapat dilakukan melalui kerja sama lintas komisi dan lintas fraksi demi kepentingan masyarakat.
Hal senada disampaikan Ir. H. Sahidin. Ia menyatakan komitmennya untuk turut memperjuangkan aspirasi masyarakat Indragiri Hilir, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi lingkup Komisi VIII DPR RI.
“Kami berharap komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan DPR RI terus terjalin, sehingga aspirasi masyarakat Inhil dapat tersampaikan dan diperjuangkan secara maksimal di tingkat pusat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala perangkat daerah turut mendampingi Bupati Inhil, di antaranya Kepala Bappeda, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTR dan Perkim), Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB, Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan. Masing-masing menyampaikan gambaran umum program prioritas dan kebutuhan pembangunan di sektor yang mereka tangani.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan DPR RI, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh dukungan APBN guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
