Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wagub, menyerahkan bantuan kepada Bupati Demak Eisti’anah secara simbolis, pembangunan desalinasi air di Demak.(Dok Humas Pemprov)
Semarang, jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun enam unit mesin desalinasi pada 2025 sebagai upaya mengatasi krisis air bersih yang selama ini melanda kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura). Program tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur dasar pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
Enam unit desalinasi itu tersebar di sejumlah wilayah pesisir yang terdampak intrusi air laut dan keterbatasan sumber air tawar. Lokasinya meliputi Desa Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes; Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak; Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati; Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Slamaran di Kota Pekalongan; serta masing-masing satu unit di Kabupaten Demak dan Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, tiga unit desalinasi dibangun langsung oleh Pemprov Jawa Tengah melalui DPU BMCK. Satu unit lainnya dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah Tirta Utama Jawa Tengah (TUTJ), sementara dua unit merupakan hasil kolaborasi antara DPU BMCK dan Bank Jateng.
“Desalinasi menjadi solusi konkret bagi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada air payau atau air asin akibat intrusi air laut,” kata Hanung di Semarang, Sabtu, 27 Desember 2025.
Menurut Hanung, satu unit mesin desalinasi mampu memproduksi sekitar 4.000 liter air bersih per hari atau setara 200 galon. Kapasitas tersebut diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan sekitar 400 rumah tangga dalam satu bulan. Air baku berupa air laut atau air payau diolah melalui lima tahapan, yakni penyaringan pasir (sand filter), membran reverse osmosis (RO), dua tahap penyaringan karbon, serta penyinaran ultraviolet.
“Hasil akhirnya adalah air minum dengan total zat terlarut atau TDS sekitar 62 miligram per liter, jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023,” ujar Hanung. Ia menambahkan, kualitas air hasil desalinasi tersebut telah diuji oleh laboratorium independen yang terakreditasi.
Pengelolaan mesin desalinasi nantinya diserahkan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok pengelola air desa. Air bersih hasil desalinasi dijual kepada warga dengan harga sekitar 50 persen lebih murah dibandingkan air minum isi ulang komersial. Pendapatan dari penjualan air digunakan untuk menutup biaya listrik dan perawatan mesin.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai program desalinasi bukan sekadar penyediaan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi masyarakat pesisir. Selain memenuhi kebutuhan dasar air bersih, program ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan, penurunan angka stunting, serta penguatan ekonomi lokal.
“Ketersediaan air bersih akan berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita menekan stunting dan meningkatkan produktivitas warga pesisir,” kata Taj Yasin.
Ia juga menekankan bahwa teknologi desalinasi yang digunakan merupakan hasil pengembangan anak bangsa. “Kita patut bangga karena teknologi ini dikembangkan oleh Universitas Diponegoro. Ini menunjukkan bahwa inovasi perguruan tinggi bisa menjawab persoalan nyata di masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana melanjutkan program desalinasi pada 2026 dengan membangun dua unit tambahan di wilayah pesisir lainnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran.(PH)
