Politisi Partai PKB ini menjelaskan, ruangan sempit sebenarnya bukan lah masalah, namun dengan ruangan kerja yang tertata rapi tentu memberikan rasa lapang, sehingga saat bekerja akan terasa nyaman.
“Kalau seperti ini semuanya jadi suntuk. Masuk ruangan ini pun malas jadinya mau datang,” katanya.
Menanggapi hal itu, Rahmad Kabag Umum PDAM Karimun menjelaskan, bahwa gedung kantor yang mereka gunakan saat ini waktu sewanya akan segera habis, dengan biaya per tahun sekitar Rp40 juta.
Selama berada di gedung tersebut, ia mengaku karyawan sangat kerepotan dengan keadaan gudang yang posisinya ada di lantai tiga.
Mendengar hal itu, Komisi II DPRD Karimun langsung bergegas melihat kondisi Gudang di lantai tiga yang diketahui ternyata juga terdapat ruangan Dewan Pengawas PDAM Karimun.
Namun, berbeda dengan ruangan Dirut, Komisi II DPRD Karimun menilai ruangan Pengawas dalam kondisi yang sedikit lebih baik.
“Ruangan dewan pengawas justru sedikit rapi. Malah kami menilai sangat layak, hanya tinggal penataan agar lebih fresh saja, sudah bagus sebetulnya. Cobalah didesain untuk mempercantik ruang kerja masing-masing. Ruangan dewan pengawas saja bisa mengalahkan direktur, ini luar biasa,” jelas Nyimas.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, M. Hadi Siswanto menyebut kondisi Gedung Kantor BPR Karimun milik Pemkab Karimun di Kecamatan Moro justru lebih baik, meski lebih kecil dibanding Gedung Kantor PDAM Karimun yang berjumlah tiga lantai.
“Kantor BPR Karimun di Kecamatan Moro itu kecil, tidak bertingkat. Tapi mereka bisa lebih rapi,” ungkap Hadi. (yra)
Baca juga: Warga keluhkan suplai air PDAM Karimun sering macet, padahal musim hujan
