Amsakar Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Batam Perkuat Akses Keuangan UMKM Sesuai Strategi Nasional

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen daerah dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat pasca menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (Diskominfo Batam)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (3 kiri) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (Diskominfo Batam)

Batam, JurnalTerkini.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen daerah dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat pasca menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Acara penting ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan kepala daerah se-Indonesia.

Bacaan Lainnya

Amsakar menyampaikan bahwa Rakornas TPAKD merupakan platform vital untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi program di daerah.

“Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, melalui sinergi TPAKD, Batam konsisten mendorong program pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, mencakup penguatan koperasi dan pengembangan UMKM.

“Kami mendukung penuh arahan Menko Perekonomian. Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar manfaat inklusi keuangan benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput,” katanya, menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan.

Dalam arahannya, Menko Airlangga Hartarto menegaskan bahwa memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah strategi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, inklusi keuangan telah menjadi indikator utama pembangunan dan bagian integral dari RPJMN serta RPJPN 2025–2045.

Rakornas TPAKD 2025 yang turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan dari berbagai lembaga anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi daerah, memperluas layanan keuangan formal, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045. (*/ms)

Total Views: 250

Pos terkait