Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, berfoto bersama kaaryawan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang./Dok.Foto.Humasprov.(jurnalterkini.id/Ponco)
Kabupaten Semarang, jurnalterkini.id – Pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah dinilai terus menunjukkan kemajuan signifikan di tingkat nasional. Salah satu indikator keberhasilan tersebut tercermin dari capaian Kabupaten Semarang yang berhasil menembus peringkat lima besar dalam daftar pelayanan publik terbaik se-Indonesia.
“Secara umum, mal pelayanan publik kita berdasarkan data yang ada, termasuk paling bagus. Kabupaten Semarang bahkan menempati posisi nomor lima secara nasional. Ini menandakan bahwa pelayanan publik di Jawa Tengah sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita mempertahankan dan menyempurnakannya,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang, Rabu, 17 September 2025.
SDM: Kunci Utama Pelayanan Publik Berkualitas
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung efektivitas pelayanan publik. Ia menyatakan, secanggih apa pun teknologi dan fasilitas yang disediakan, jika tidak dibarengi dengan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang memadai, hasilnya tidak akan optimal.
“Saya selalu mengingatkan seluruh ASN, kunci utamanya adalah manusianya. Kita sebagai pelayan publik harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Birokrasi harus melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Dorongan Integrasi Digital Nasional
Kendati digitalisasi pelayanan publik di Jawa Tengah sudah berjalan di jalur yang benar, Luthfi menilai masih terdapat sejumlah tantangan teknis yang harus segera diatasi, terutama pada aspek integrasi sistem dan teknologi pendukung.
“Kita masih menghadapi masalah klasik, seperti perangkat lunak yang lemot. Ini perlu koordinasi lintas sektoral, terutama dari Kominfo. Ke depan, tidak boleh ada lagi keluhan publik hanya karena perangkat atau sistem yang tidak mendukung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan tidak konsistennya aplikasi pelayanan publik yang sering berubah seiring pergantian kepala daerah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat agar membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional.
“Kami mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar mendorong Kementerian PAN-RB membangun sistem pelayanan publik nasional yang terintegrasi. Kalau setiap ganti pimpinan ganti aplikasi, masyarakat yang akan kebingungan. Harus ada peta jalan (road map) nasional yang jelas dan konsisten,” ucapnya.
DPR RI Dukung Inisiatif Integrasi dan Penguatan Kapasitas ASN
Anggota Komisi II DPR RI, M. Toha, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengapresiasi kemajuan yang ditunjukkan oleh Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang. Ia menyebut digitalisasi pelayanan di daerah tersebut sudah berjalan cukup baik.
“Kita melihat banyak kemajuan. Hanya saja masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kenyamanan masyarakat saat menunggu pelayanan dan integrasi antarinstansi yang belum maksimal,” ujarnya.
Toha menambahkan, sejumlah kendala yang ditemui, seperti lambatnya sistem, lebih disebabkan oleh keterbatasan teknis yang berada di luar kapasitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah mutlak dibutuhkan.
“Saya sepakat dengan Gubernur, pelayanan publik ke depan harus terintegrasi secara nasional. Selain itu, petugas di garis depan juga harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Mereka harus mampu menjelaskan kebijakan kepada masyarakat secara jelas dan tepat, agar tidak terjadi miskomunikasi,” pungkasnya.(PH)
