Gubernur Jateng Ahmad Lutfi berdialog dengan ribuan pengemudi ojek online dan angkutan sewa khusus di GOR Jatidiri,/Dok.Foto.Humasprov.(jurnaltetkini.id/Ponco)
Semarang, jurnalterkini.id — Sarasehan Mitra Ojek Online (Ojol) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (12/9/2025), menjadi wadah bagi para pengemudi menyampaikan langsung berbagai keluhan dan aspirasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam forum yang dihadiri ratusan pengemudi dari berbagai daerah itu, beragam isu diungkapkan mulai dari beban pajak kendaraan, regulasi operasional, jaminan sosial, hingga perlindungan bagi pengemudi perempuan.
Seorang pengemudi dari Semarang mengeluhkan tingginya pajak kendaraan yang justru meningkat meski usia kendaraan sudah tua.
“Motor saya tahun 2013, opsennya sekarang Rp 225 ribu, padahal dulu hanya Rp 151 ribu. Ini saya adukan ke Bapak Gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Solo Raya menyoroti belum adanya regulasi yang tegas terkait ojek online di tingkat provinsi.
“Segera terbitkan peraturan gubernur soal ojol, dan beri sanksi bagi yang melanggar,” katanya.
Keluhan serupa datang dari perwakilan Maxim Semarang, khususnya soal kepemilikan ASK dan pengurusan Kartu Identitas Sewa Khusus (KISP) yang dinilai memberatkan.
“Kami sudah susah payah bikin ASK, tapi dari 130 anggota baru 3 yang lolos. Kami mohon kebijakan perpanjangan usia kendaraan,” katanya.
Isu perlindungan sosial juga menjadi sorotan. Salah satu pengemudi menyebut belum pernah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Kalau UMK bisa dapat BSU, kami driver ojol tidak pernah tersentuh,” ucapnya.
Perwakilan dari Banyumas Raya meminta pengawasan terhadap aplikator diperketat. Mereka menilai sudah banyak terjadi pelanggaran yang merugikan pengemudi.
“Mohon Pak Gubernur bantu wujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk kami,” katanya.
Kelompok perempuan pengemudi atau Srikandi Ojol juga menyampaikan harapan.
“Kami narik malam, sering khawatir soal keamanan. Mohon ada perlindungan khusus,” ucap seorang pengemudi perempuan.
Seorang pengemudi lainnya menyoroti tidak meratanya bantuan sosial.
“Saya janda sejak 2010, belum pernah dapat bansos atau PKH. Mohon perhatian Bapak,” ujarnya.
Selain itu, para pengemudi juga menuntut penyesuaian tarif, jaminan sosial jangka panjang, hingga dukungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa forum sarasehan ini memang digelar untuk menyerap langsung keluhan para pengemudi.
“Forum ini untuk mendengar langsung aspirasi. Ke depan, saya tidak ingin kita berkumpul hanya membahas masalah yang sama,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya tertib administrasi, terutama terkait kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).
“Kecelakaan lalu lintas lebih banyak merenggut nyawa dibanding pembunuhan. Banyak berawal dari pelanggaran, salah satunya karena SIM mati. Maka, SIM yang sudah tidak aktif harus segera didata dan didaftarkan kembali,” tegasnya.(PH)
