Meranti (Jurnal) – APBD Kabupaten Kepulauan Meranti setiap tahunnya diakui memang mengalami peningkatan yang luar biasa, tapi sungguh disayangkan masih menyisakan berbagai persoalan ketimpangan pembangunan di pedesaan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat ibarat jauh panggang dari api.
“Disayangkan berbagai pola kebijakan pembangunan di berbagai bidang yang dijalankan Pemkab Meranti melalui satkernya, perlu diubah ke arah yang benar benar prorakyat,” kata Ketua Lembaga Survei Independen Kepulauan Meranti (LSI-KM) saudara Buyung di ruang kerjanya di Jalan Amelia Selatpanjang pada Minggu (31/8).
Buyung mengharapkan berbagai kebijakan pembangunan di Meranti, khususnya mengenai pengalokasian APBD untuk pembangunan proyek multiyears, dan sekelas pengalokasian anggaran desentralisasi untuk dapat dihapuskan dulu.
Menurut pria berpostur tinggi itu, masih banyak yang harus diutamakan dalam membangun, jadi pengalokasian dana besar besaran seperti itu malah menghambat pemerataan pembangunan.
“Adapun maksud saya, pola pelaksanaan kebijakan harus lebih difokuskan pada penyiapan infrastruktur di seluruh desa, serta berbagai sarana insfrastruktur pendukung guna merangkai pulau yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah tapi realisasinya sangat minim sekali,” tuturnya.
Buyung mengatakan dengan begitu, wacana atau program pembangunan masuk desa bisa menjadikan desa-desa di Meranti secara sendirinya mampu menjadi basis perputaran ekonomi masyarakat tradisional menuju masyarakat berekonomi maju, sehingga tujuan pemekaran kabupaten ini untuk mengejar ketertinggalan dapat terlaksana dengan segera,
“Sebab, kami sangat khawatir jika kebijakan pembangunan sekarang ini yang kami nilai kurang prorakyat, apabila tidak segera diubah, maka akan muncul dan sekarang ini mulai terlihat atau menunjukkan gejala atau dinamika sosial yang mengarah pada ketimpangan pembangunan antara di desa dengan pusat kota semisal Selatpanjang,” tuturnya.
Ia menegaskan agar Bupati Kepulauan Meranti serius membangun berbagai sarana infrastruktur di pedesaan. Karena infrastruktur merupakan sarana vital dan sangat penting bagi masyarakat untuk memperkuat upaya mereka dalam mempercepat peningkatan taraf perekonomian.
Sebab, tambah dia, tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, infrastruktur jalan di pedesaan sebagian besar kondisinya rusak sangat parah.
“Dan kondisi ini menjadi persoalan sangat serius. Bagaimana mungkin masyarakat kampung akan maju perekonomiannya jika jalur transportasi sulit mereka tempuh, dan ingat pemerintah jangan gegabah dalam mengalokasikan dana pembangunan yang sifatnya besar-besaran ,sebab kejadian proyek multiyears yang gagal itu sebagai bentuk nyata penghambat pemerataan pembangunan di Meranti ini,” demikian Ketua LSI-KM Buyung. (Isk)
