Alasan mendapat tekanan dan intervensi dari kampus, komponen mahasiswa yang berencana menggelar unjuk rasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti di Jalan Dorak, Selasa (20/8) gagal padahal puluhan aparat kemanaan telah berjaga-jaga sejak pagi.
Saddam Dewana, Ketua Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Kepulauan Meranti kepada wartawan media ini, Selasa (20/8) malam pukul 22,00 WIB melalui pesan singkatnya mengelaskan, ”Rencana aksi demo ke gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu, dalam rangka menyikapi berbagai persoalan pelaksanaan pembangunan di daerah ini, sebenarnya berdasarkan kesepakatan rekan-rekan mahasiswa mereka mulai bergerak pukul 08.30 Wib,” kata dia.
“Menurut informasi yang saya peroleh, salah seorang koordinator lapangan aksi demo yang merupakan mahasiwa STAI Selatpanjang, hingga pukul 08,30 WIB, jumlah mahasiswa yang berkumpul di titik pertemuan, tepatnya di depan gedung dewan masih sedikit, dan itupun banyak yang telat datang, disamping banyak yang tidak datang,” ungkap Saddam.
Bahkan atas keterlambatan rekan-rekan mahasiswa, koordinator lapangan sempat melayangkan pesan singkat kepada rekan rekan mahasiswa agar segera berkumpul, hanya saja upaya konfirmasi tersebut sepertinya kurang mendapat respon dari sejumlah mahasiswa lainnya dengan berbagai alasan.
“Mendapat kabar gagalnya aksi unjuk rasa para mahasiwa, Saya sempat mengajak ketemu untuk membicarakan persoalan yang sedang terjadi. Hanya saja adik-adik mahasiswa enggan datang, sebab isu berkembang yang kita peroleh, mereka mendapat penekann dari pihak kampus,” kata dia.
Atas kejadian tersebut, ia sangat menyesalkan, mahasiswa berkewajiban menjalankan fungsi kontrol, “Saya rasa kalau ada pihak mengintervensi atau melakukan tekanan terhadap aksi mahasiswa, hal itu sangat tidak lazim..kalau memng ada intervensi kita kembali aja ke zaman Soeharto,” kata dia.
Mungkin kalau ada yang melarang dan dapat dikatakan wajar jika larangan tersebut dari orang tua, tapi kalau seandainya dari pihak kampus melarang hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.
Atas kejadian yang memalukan itu, ia berharap kawan-kawan mahasiswa, OKP, ormas, kta harapkan lebih proaktif dalam mengontrol pembangunan di Mmeranti. “Artinya kita semua termasuk pengontrol kebijakan pembangunan,” katanya lagi.
“Kemudian saya ingin sarankan kepada eksekutif dan legislatif untuk tetap menjalankan kinerjanya sebagaimana tugas pokok dalam mengemban dan mengabdi kepada rakyat, jangan jadikan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dengan mengatasnamakan rakyat,” tambahnya. (Isk)
