Pandangan fraksi-fraksi didasari adanya temuan BPK dalam audit keuangan Pemkab Karimun, seperti kinerja RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah dan Perusda.
Karimun (Jurnal) – DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna tentang Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2014, Selasa.
Rapat paripurna dilaksanakan di Gedung DPRD dihadiri Bupati Karimun Nurdin Basirun serta dihadiri sejumlah anggota dewan, unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan sejumlah pejabat daerah.
Ketua Pansus LKPj HM Taufik saat menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi menerima laporan pertangungjawaban penggunaan APBD 2013 sebagaimana disampaikan Bupati Nurdin Basirun.
Hanya saja, sejumlah fraksi menyoroti kinerja beberapa SKPD yang dinilai belum mencerminkan asas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Beberapa AKPD dinilai menunjukkan kinerja kurang memuaskan dan perlu mendapatkan perhatian khusus,” kata Taufik.
Pandangan fraksi-fraksi didasari adanya temuan BPK dalam audit keuangan Pemkab Karimun, seperti kinerja RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah dan Perusda.
Fraksi Amanat Nasional menyoroti kinerja sejumlah SKPD tersebut dan perlu perbaikan. Hal yang sama juga disampaikan Fraksi PDIP yang meminta bupati mengevaluasi kinerja SKPD, terutama RSUD yang belum bekerja baik meski sudah berstatus badan layanan umum daerah.
Fraksi PDIP meminta agar bupati memutasi kepala SKPD yang berkinerja buruk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bupat Karimun Nurdin Basirun mengapresiasi sorotan fraksi-fraksi, ia berjanji akan mengevaluasi kinerja SKPD, termasuk melakukan mutasi terhadap para kepala dinas yang mendapat kritikan dari anggota dewan. (rdi)
