Menkeu: APBN Masih Catat Surplus Rp75,7 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Facebook/smindrawati)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Facebook/smindrawati)

Ekonomi Global Tetap Berpotensi Timbulkan Dampak

Meskipun kinerja anggaran negara ini masih positif, namun Menkeu Sri menekankan bahwa APBN masih bisa terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan kondisi geopolitik yang belum mereda.

Bacaan Lainnya

Ia mencontohkan perang di Gaza yang kembali memanas setelah masuknya pasukan Israel ke Rafah. Juga perang dagang Amerika dan China. Kedua hal ini ditengarai berdampak cukup besar.

“Berbagai berita menunjukkan bahwa fragmentasi dan breaking down dari world rule atau hukum global itu terjadi, dan dampaknya pasti akan sangat besar di dalam perekonomian global. Di dalam rantai pasok global akan makin rentan, seperti adanya penerapan tarif empat kali lipat dari Amerika terhadap barang-barang RRT seperti produk electric vehicle,” jelasnya.

Meski kondisi global masih tidak menentu, Indonesia kata Menkeu harus bersyukur ekonomi masih bisa tumbuh 5,11 persen di kuartal-I 2024 ini.

Menurutnya, hal ini berkat masih tingginya permintaan, konsumsi rumah tangga, investasi dan bahkan ekspor yang mulai tumbuh positif dengan dukungan dari belanja pemerintah yang masih kuat.

“Namun kita juga harus tidak boleh berpuas diri. Perlu untuk membaca dan memonitor situasi yang terus berubah. APBN harus terus kita jaga bersama untuk terus melindungi masyarakat, mendorong transformasi ekonomi kita dan juga untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan,” tegasnya.

Ekonom: Waspadai Kemungkinan Defisit Anggaran yang Lebih Tinggi dari Proyeksi Pemerintah

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan penerimaan negara yang lesu ini salah satunya sebagai dampak dari menurunnya pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan, dimana harga komoditas global yang juga cenderung menurun.

Maka dari itu, menurutnya meskipun masih tercatat surplus, ia yakin cepat atau lambat akan terjadi defisit anggaran, yang ia perkirakan akan lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah.

“Ini sudah mulai turun surplusnya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, karena di saat yang bersamaan belanjanya cenderung meningkat, sementara itu penerimaannya lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ini memang akan ada potensi dimana fiskal defisit pemerintah ini akan melebar dari tahun lalu. Tahun lalu di bawah dua persen, tahun ini diperkirakan akan cenderung di atas dua persen, mungkin 2,3 persen terhadap PDB,” ungkap Josua.

Belanja pemerintah yang cenderung meningkat ini sedianya dibarengi dengan kenaikan penerimaan negara. Tetapi Josua mengingatkan efek domino jika pemerintah menaikkan besaran pajak dan cukai yang cenderung akan membebani masyarakat.

“Semua upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan dari sisi penerimaan. Namun pemerintah harus menyadari bahwa dampak dari kenaikan cukai, kenaikan PPN itu memang akan positif buat kepada penerimaan negara, tapi ke perekonomian akan bisa melambat,” katanya.

Josua menyarankan pemerintah untuk terus memperbaiki birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor, yang secara tidak langsung akan memperbaiki fundamental perekonomian Indonesia ke depan.

“Pemerintah perlu mendorong iklim investasi yang ramah, sehingga investasi bisa masuk ke Indonesia, bisa mendorong pertumbuhan dan pada akhirnya penerimaan dari sektor perpajakan akan meningkat juga. Dalam kondisi seperti ini kita perlu menyadari bahwa peningkatan investasi, peningkatan produktivitas dari perekonomian kita, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Supaya apabila kondisi global melambat, namun kita bisa lakukan penguatan dari sisi fundamental ekonomi kita,” pungkasnya. [voa]

Jaringan: VOA
Editor: M Sarih

Total Views: 297

Pos terkait