Pendapatan Daerah Karimun 2023 di Bawah Target, Terealisasi 89,35 Persen

Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Bupati Karimun tahun anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua II Rasno dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Selasa (2/4/2024). (jurnalterkini.id/yogi)
Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Bupati Karimun tahun anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Karimun M Yusuf Sirat didampingi Wakil Ketua II Rasno dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Selasa (2/4/2024). (jurnalterkini.id/yogi)

Karimun, JurnalTerkini.id – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2023 di bawah target, terealisasi sebesar 89,35 persen dari target sebesar Rp1,508 triliun.

Hal itu terungkap dari pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Selasa (2/4/2024).

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Anwar Hasyim dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD M Yusuf Sirat mengatakan bahwa pendapatan daerah pada 2023 ditargetkan sebesar 1.508.806.069.779. Namun yang terealisasi sebesar Rp1.348.184.895.718 atau 89,35 persen.

Sedangkan anggaran belanja daerah, kata dia, pada 2023 ditargetkan sebesar Rp1.579.069.163.791, dan terealisasi sebesar Rp1.358.486.216.134, atau 86,03 persen.

Dia juga menyampaikan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp71.893.094.011 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

“Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp72.008.020.489,32 atau 100,16 persen,” kata dia.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp1.630.000.000 yang bersumber dari penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, terealisasi sebesar Rp630.000.000 atau 38,65 persen.

“Perlu saya sampaikan bahwa data realisasi anggaran tersebut merupakan angka unaudited yang saat ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Pemerintah daerah, kata wakil bupati, kembali akan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang bersifat final kepada DPRD melalui penyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD yang berisi tentang Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK. (yra)

Pos terkait