Tekanan di APBN
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan kecenderungan adanya surplus anggaran di awal tahun ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama katanya dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun. Dengan begitu, katanya, ada front loading utang yang digunakan untuk belanja di awal tahun ini. Faktor kedua adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun lalu yang juga digunakan untuk belanja di awal tahun.
“Jadi, apa yang terjadi sampai akhir tahun? Belanja perlindungan sosialnya diperkirakan akan terus naik, dan akan menjadi tekanan anggaran. Di sisi lain, ada isu dari pembiayaan untuk bunga utang karena belum ada kabar dari bank sentral Amerika akan menurunkan suku bunga atau tidak. Artinya ada beban pembayaran bunga utang lebih dari Rp480 triliun harus dibayar di 2024. Dan tentunya itu salah satu yang menjadi beban bagi APBN dari sisi belanja,” ungkap Bhima.
Sementara dari penerimaan negara, yaitu pajak, diyakini juga akan cukup terkoreksi sampai akhir tahun. Dengan jatuhnya harga komoditas seperti pertambangan dan perkebunan maka sektor ini tidak bisa terlalu diandalkan untuk penerimaan negara.
“Efeknya adalah dari penerimaan negara baik PNBP, kemudian dari BUMN, yang bergerak di sektor komoditas seperti tambang, perkebunan, itu tidak bisa diharapkan menjadi penopang penerimaan negara. Pajak bagaimana? Pajak ini sekarang tekanan dari kelas menengahnya cukup besar terutama dari harga pangan yang naik. Jadi itu pengaruh juga ke konsumsi rumah tangga dan penerimaan pajak,” jelasnya.
Bhima pun memperkirakan defisit anggaran negara akan mulai melebar. Selain itu yang menjadi perhatiannya adalah transisi dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto, mengingat banyak program prioritas, seperti program makan siang gratis, serta melanjutkan program yang belum selesai di era Jokowi akan menjadi tekanan yang tidak baik bagi APBN ke depan.
Untuk menjaga kesehatan APBN, kata Bhima, yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mulai melakukan pemangkasan anggaran yang kurang penting, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Selain itu, Bhima menyarankan untuk memulai proses renegosiasi utang. Ia mencontohkan adanya kemungkinan beberapa utang untuk bisa ditukar dengan program konservasi hutan.
“Dari segi penerimaan pajak sebenarnya banyak yang bisa dikejar. Yang sudah jelas aturannya ada adalah pajak karbon, yang bisa diprioritaskan untuk dijalankan karena sudah ada aturannya. Lalu perluasan objek cukai. Jadi itu juga aturannya sudah ada, tinggal keberanian untuk memperluas objek barang kena cukai baru, misalkan makanan dan minuman manis, yang punya dampak bagi kesehatan masyarakat,” pungkasnya. [voa]
Jaringan: VOA
