JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut, katanya,ditandai dengan surplus APBN per 15 Maret 2024 yang mencapai Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dri PDB,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Ia menjelaskan pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Meski begitu, pendapatan negara ini terkoreksi 5,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year on year/yoy).
Adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai Rp399,4 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun, bea dan cukai Rp56,5 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp93,5 triliun dan adanya hibah Rp0,2 triliun.
“Penerimaan pajak kita agak mengalami tekanan, karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Dan ini berarti perusahaan-perusahaan kemudian meminta restitusi karena pembayaran massalnya mungkin lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada April nanti. sehingga dengan restitusi, nettonya mengalami tekanan penerimaan pajak kita. Namun kalau dari sisi pertumbuhan bruto kalau belum dikurangi restitusi kita masih tumbuh 5,7 persen,” jelasnya.
Berbeda dengan pendapatan negara yang terkoreksi, belanja negara mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp470.3 triliun atau 14,1 persen dari pagu anggaran. Angka tersebut melonjak 18,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dengan begitu, kata Menkeu, APBN mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp132,1 triliun. Keseimbangan primer sendiri adalah total pendapatan negara dikurangi anggaran belanja negara, di luar pembayaran bunga utang.
