JAKARTA – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla, menyebut pemilu pada 14 Februari lalu merupakan yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi di tanah air.
Jusuf Kalla (JK), yang dikenal selalu bicara blak-blakan, menyampaikan pernyataan itu dalam acara diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
“Kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini yang bagi kita, bagi banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah pemilihan sejak tahun 1955,” ungkap JK.
JK menjelaskan, hal ini dikarenakan pemilu itu diduga telah diatur oleh kelompok minoritas yang terdiri dari segelintir orang dalam pemerintahan, dan pihak-pihak yang mempunyai uang banyak. Jika hal semacam ini terus dibiarkan, ia khawatir Indonesia akan kembali menjalankan sistem otoriter.
Begitu banyaknya berbagai kelompok elemen masyarakat yang mempertanyakan keadaan demokrasi di tanah air, termasuk luapan rasa kemarahan dan protes yang menilai pemilu tidak transparan, “menguatkan dugaan saya,” ujar JK.
JK juga sempat mengungkit berbagai isu yang berkembang di masyarakat menjelang pilpres, terkait penggunaan fasilitas negara yang sengaja dilancarkan untuk memenangkan paslon tertentu.
“Mulai dari masalah dana bansos yang besar, masalah ancaman, masalah bujukan. Gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya yang saya katakan tadi (jadi pemilu terburuk). Maka demokrasi yang kita harapkan, dambakan, suara rakyat menjadi terbeli,” jelasnya.
Salah satu cara untuk menjawab semua hal itu menurutnya adalah lewat jalur konstitusional yaitu dengan hak angket. Hal ini penting agar pemerintahan yang baru dapat berjalan dengan kepercayaan penuh dari masyarakat.
“Kita selesaikan secara konstitusional karena apabila tidak konstitusional, masalah ini akan selesaikan dengan parlemen jalanan di seluruh masyarakat. Dan itu menyebabkan kita mundur lagi pada situasi yang datang,” tegasnya seraya menambahkan, “yang sekarang ini, contohnya, angket atau apa pun, pansus atau bagaimana, harus diselesaikan di situ. Supaya ini negara berjalan, jangan kita rusak negara ini lagi.”
