Natuna, JurnalTerkini.id – Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda membuka rapat audiensi dengan Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI dengan Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna guna membahas infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Rabu 1 November 2023.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati menjelaskan letak, batas serta kendala yang dihadapi Natuna mengingat ada 76% kondisi wilayah yang belum mendapatkan akses kabel fiber optik (FO) sehingga kualitas layanan dari beberapa infrastruktur TIK kurang maksimal.
Sembilan pulau yang belum terlayani akses fiber optic yakni, Pulau Laut, Pulau Midai, Pulau Seluan, Pulau Subi, Pulau Sedanau, Pulau Panjang, Pulau Tiga Barat, Pulau Serasan dan Pulau Tiga.
Asdep Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, Dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Pertama TNI Budi Eko Pratomo menjelaskan, dasar kunjungan kerja ini adalah Perpers Nomor 73 Tahun 2020 tentang tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang politik, hukum dan keamanan. Selain itu, Surat Bupati Natuna Nomor: 500.12.2.1/Diskominfo.UP2/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 perihal permohonan upaya solusi masalah telekomunikasi dan akses informasi (Internet) di wilayah Kabupaten Natuna.
Sedangkan maksud dan tujuan kunjungan kerja ini, Marsekal Pertama TNI Budi menjelaskan, untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan Infrastruktur Telekomunikasi (blankspot) di Kabupaten Natuna serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendapatkan solusi serta langkah aksi dalam upaya mengatasi permasalahan Infrastruktur Telekomunikasi (blankspot) di Kabupaten Natuna.
Dari beberapa permasalahan sinyal yang terjadi di Natuna, khususnya di Pulau Laut dan Midai, stakerholder yang hadir diantaranya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Pihak Telkom Indonesia serta Provider/Operator selular seperti Telkomsel, Indosat, XL, PLN dan Diskominfo Natuna turut memberikan gambaran solusi jangka pendek menengah dan jangka Panjang.
Pada sesi akhir audiensi, Wakil Bupati menyampaikan Harus ada desk khusus di Kemenko Polhukam untuk membahas Natuna secara komprehensif tentang bagaimana keberlanjutan pengembangan potensi di Natuna.
“Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus duduk bersama agar terjalin kesinambungan dalam membangun Natuna sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga,” tutup Rodhial. (Ron/kominfona)
Editor: Anton Marulam
