Analis: Minimnya Transparansi Picu Konflik di Proyek Strategis Nasional hingga “Rempang Eco-City”
Pada tingkat strategis, menurut Abdul, proyek ini sejalan dengan fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi internal.
“Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia berusia antara 18 hingga 39 tahun, dan pembangunan ekonomi sangatlah penting karena akan membuka lapangan kerja bagi generasi muda Indonesia, dan lapangan kerja akan menciptakan stabilitas dalam negeri. … Indonesia harus menegaskan bahwa investor harus mempekerjakan pekerja lokal sebanyak-banyaknya dan memantau dengan cermat dampak proyek mereka terhadap lingkungan,” katanya.
Andreyka Natalegawa, seorang peneliti program Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), mengatakan kepada VOA bahwa rencana penggusuran ribuan warga pribumi dari pulau tersebut “menimbulkan kekhawatiran serius mengenai tata kelola proyek dan dampaknya terhadap keamanan manusia, HAM dan lingkungan setempat.”
Dalam upaya nyata untuk meredakan ketegangan, pemerintah mengumumkan pada konferensi pers tanggal 25 September bahwa mereka akan meringankan batas waktu evakuasi dan menawarkan insentif bagi mereka yang bersedia direlokasi.
“Presiden telah mengarahkan saya untuk mendengarkan aspirasi penduduk setempat, memastikan hak-hak mereka dan memprioritaskan kebutuhan mereka sejalan dengan undang-undang yang ada, dan berperilaku ramah,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Bahlil mengatakan, pemerintah akan memindahkan warga yang keberatan dengan pembangunan Eco-City Rempang ke bagian lain Pulau Rempang, bukan ke Pulau Galang yang berada di dekatnya.
Setiap anggota keluarga akan diberi $78 per orang per bulan, ditambah $78 untuk sewa per bulan, sementara mereka menunggu rumah baru mereka dibangun, menurut Bahlil. Pendapatan per kapita bulanan rata-rata Indonesia pada bulan Desember 2022 adalah $192, menurut angka pemerintah.
Keluarga-keluarga tersebut akan diberi hak sewa atas tanah seluas 500 meter persegi dan rumah seluas 45 meter persegi.
Pemerintah juga akan memberikan kompensasi atas hilangnya harta benda yang menghasilkan pendapatan, seperti tambak ikan. Pihak berwenang telah sepakat untuk tidak memindahkan kawasan pemakaman tua di mana para leluhur masyarakat adat dikebumikan.
Namun rencana kompensasi tersebut belum memuaskan warga. Sembilan organisasi masyarakat sipil dan kelompok agama mengkritik pihak berwenang karena memprioritaskan investasi di atas kepentingan masyarakat, menurut BBC News.
Dari 2.600 keluarga yang akan dipindahkan oleh proyek ini, sejauh ini hanya sekitar 300 keluarga yang mendaftar untuk pindah, kata Menteri Bahlil.
Dalam pernyataan tertulis kepada VOA Indonesia, warga di 16 desa menolak segala bentuk penggusuran paksa dan menuntut pemerintah mengakui hak tanah leluhur mereka. Desa-desa tersebut dihuni oleh orang-orang etnis Melayu, salah satu masyarakat adat Indonesia, dan Orang Laut, kelompok etnis pelaut.
“Kami mendesak Presiden Indonesia untuk memberi kami kepastian hukum atas hak-hak tanah adat dan mengakui rumah-rumah adat warisan leluhur kami,” kata pernyataan itu. “Hak-hak ini tidak pernah diakui sejak negara ini meraih kemerdekaan” pada tahun 1945.” [voa]
Jaringan: VOA
Editor: Anton Marulam
