Tiga Dukungan Kunci dari DPR RI
Untuk mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah Tbk, Ilhamsyah Mahendra, menyampaikan tiga langkah dukungan yang dibutuhkan dari Komisi XII DPR RI:
Regulasi Ilegal Mining: Penerbitan peraturan turunan yang memberikan kewenangan lebih kuat pada PT Timah Tbk dan aparat untuk menindak tambang ilegal, serta mengatur legalisasi dan kompensasi yang adil bagi bijih timah hasil tambang rakyat yang berada di IUP PT Timah Tbk.
Penetapan Timah Mineral Kritis: Percepatan Penerbitan PP turunan UU Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga, sekaligus penetapan timah sebagai mineral kritis strategis dan dukungan terhadap hilirisasi.
Pembinaan Penambang Rakyat: Pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah Tbk sesuai ketentuan, salah satunya melalui pola kerja sama dengan koperasi.
“Konsistensi produksi PT Timah Tbk ini penting dalam konteks global demand and supply. Implikasi harga ini harus kita jaga agar pendapatan dan penerimaan negara lebih maksimal,” tegas Ilhamsyah.
