PADANG, Jurnalterkini.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti besarnya potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Potensi tersebut perlu diarahkan bukan hanya untuk konsumsi, melainkan untuk investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat jangka panjang.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Ia mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi masing-masing wilayah.
“Sumbar memiliki modal ekonomi yang besar. Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi November 2025 yang menimbulkan kerugian Rp33,527 triliun dengan kebutuhan rehabilitasi Rp21,45 triliun. Enam daerah terdampak menyumbang 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Pemulihan mulai terlihat dari pertumbuhan triwulan I 2026 sebesar 5,02 persen dan triwulan II sebesar 4,54 persen, kumulatif semester I mencapai 4,77 persen. Mahyeldi menegaskan momentum ini harus diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi, pengembangan UMKM, konektivitas, serta percepatan investasi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat untuk meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat daya beli masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha yang mengaitkan UMKM dengan industri besar, serta pentingnya data ekonomi yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penetapan kebijakan yang tepat sasaran.
