Karimun (Jurnal) – Delapan fraksi di DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pandangannya terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Karimun 2015 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (3/12).
Fraksi Partai Golkar melalui juru biacara Syamsul mengatakan pemerintah daerah hendaknya melakukan pemerataan pembangunan segala bidang di seluruh kecamatan, termasuk daerah pesisir dan pelosok-pelosok desa.
Pembangunan sarana infrastruktur, terutama pada daerah yang masih tertinggal, menurut dia harus menjadi prioritas penganggaran tahun 2015, agar tidak terjadi ketimpangan yang makin dalam dengan kawasan perkotaan.
Fraksi Hanura sebagaimana disampaikan juru bicara Ady Hermawan meminta setiap SKPD mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ady Hermawan mengatakan optimalisasi PAD diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan setiap tahun, apalagi daerah mendapat kewenangan tambahan sesuai UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Dari sektor jasa usaha, saya melihat pendapatan dari tahun ke tahun nyaris tidak ada peningkatan. Padahal, objek pajak ini selalu terjadi penambahan. Untuk itulah, saya meminta kepada SKPD terkait agar bisa menggali darimana sumber-sumber pendapatan potensial sebagai sumber PAD di Karimun,” sebut Ady.
M Taher dari Fraksi Partai Demokrat meminta agar arah kebijakan pembanguan di Kabupaten Karimun sesuai dengan tujuh prioritas pembangunan di Karimun pada 2015 mendatang. Namun, dalam pengganggaran untuk penunjang kegiatan pembangunan tersebut haruslah transaparan dan akuntabel sesuai landasan hukum antara eksekutif dan legislatif.
HM Taufik dari Fraksi PKS menuturkan, pihaknya menyesalkan anggaran untuk tenaga honorer khususnya guru PAUD dan TK masih sangat rendah.
“Saya mendapat informasi, honor insentif guru PAUD dan TK hanya berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp700 ribu saja sebulan. Angka tersebut tentu tidak sebanding dengan kondisi sekarang,” kata Taufik dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Muhammad Asyura yang juga dihadiri Wakil Bupati Aunur Rafiq.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Zai Zulfikar juga meminta pengoptimalan sumber PAD Karimun. Pihaknya juga meminta agar memperhatikan azas pemerataan dan optimalkan pelayanan masyarakat. “Kami meminta agar belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung harus 60 persen dan belanja tidak langsung hanya 40 persen,” terang Zai Zulfikar.
Ketua Fraksi PKB, Nyimas Novi Ujiani menyoroti berbagai persoalan dasar masyarakat seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, pihaknya meminta agar pendidikan non formal semakin diperhatikan. “Saya hanya meminta hasil reses dan Musrenbang bisa terakomodasi dan masuk dalam skala prioritas arah pembangunan di Karimun,” sebut Nyimas Novi Ujiani.
Sementara, Anwar Abu Bakar dari Fraksi Amanat Pembangunan memberikan apresiasi terhadap tujuh prioritas kebijakan pembangunan 2015. Dan terakhir, Sappe Sinaga dari Fraksi PDIP Plus tidak menyampaikan pandangan akhir fraksinya saat paripurna kemarin. Pihaknya berasalan, pandangan akhir fraksi PDIP Plus akan diserahkan secara tertulis kepada pihak eksekutif.
Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam rapat paripurna tersebut meminta kepada Legislatif agar sama-sama mendorong tujuh prioritas pembangunan yang telah menjadi tema pembangunan Karimun pada 2015 mendatang. Pihaknya akan menerima semua masukan yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Karimun untuk kemajuan pembangunan di Karimun.
Sumber: haluankepri.com
