Demak, jurnalterkini.id — Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi dua isu utama yang mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak, Senin (11/8), dalam rangka menyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang diajukan oleh Bupati dr Hj Eisti’anah SE.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD H Zayinul Fata itu dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif, termasuk Bupati Eisti’anah dan Wakil Bupati KH Muhammad Badruddin. Enam fraksi menyampaikan pandangan umum, masing-masing dengan penekanan berbeda, namun benang merahnya tetap: efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan pembangunan.
Fraksi Kebangkitan Bangsa, melalui juru bicaranya H Sukono, menekankan pentingnya pembenahan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. “Pemanfaatan basis data yang akurat menjadi kunci dalam menekan kebocoran pendapatan,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih progresif dalam menggali potensi PAD yang belum tergarap optimal.
Fraksi Partai Gerindra melalui H Danang Saputro mengingatkan agar target PAD yang ditetapkan tetap berada dalam batas realistis. Menurutnya, proyeksi yang terlalu ambisius hanya akan menciptakan jurang antara target dan realisasi, yang pada akhirnya merugikan kredibilitas fiskal daerah.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui H Busro menyambut baik proyeksi kenaikan PAD sebesar Rp43,15 miliar dalam draf perubahan APBD. Namun ia menyoroti potensi ketidakseimbangan akibat penurunan pendapatan transfer pusat yang diperkirakan mencapai Rp27 miliar. “Kenaikan PAD jangan sampai tertutup oleh defisit dari sisi transfer,” tegas Busro.
Selain soal fiskal, sektor pendidikan turut menjadi perhatian serius. Ketua Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera H Bambang Setyo Utomo menggarisbawahi pentingnya investasi pada sumber daya manusia guna meningkatkan daya saing daerah. “Tanpa pendidikan yang berkualitas, pembangunan akan pincang,” katanya.
Sorotan serupa juga disampaikan Danang Saputro dari Gerindra yang mendorong adanya pemerataan sarana pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Ia menilai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan perlu diperkuat agar sekolah tak hanya menjadi urusan birokrasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari siklus tahunan pembahasan perubahan APBD. Selanjutnya, DPRD dan pemerintah daerah akan masuk ke tahap pembahasan lebih teknis untuk merinci pos-pos anggaran berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi.(PH)
