Karimun (Jurnal) – Program Keluarga Harapan yang digagas Kementerian Sosial dinilai mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kata Sekretaris Dinas Sosial Karimun Dedi Sohari.
“Pengurangan angka kemiskinan terlihat dari turunnya jumlah rumah tangga sasaran (RTS) PKH, dari 600 pada tahun sebelumnya menjadi 474 RTS pada tahun ini,” katanya dalam acara Bimbingan Teknis Reguler dan Service Provider PKH 2014 di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Dalam bimtek bertema “Perlindungan Sosial Secara Komprehensif bagi Peserta PKH” itu, Dedi mengatakan, PKH selayaknya terus dilaksanakan sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan bersinergi dengan program serupa di dinas atau badan lain.
Ia mengatakan, PKH merupakan program bantuan tunai untuk ibu hamil dan anak sekolah dari kalangan warga tidak mampu. Program ini, menurut dia turut mendukung program pemerintah dalam menekan angka kematian bayi dan ibu hamil serta mengurangi angka putus sekolah.
“Bantuan untuk ibu hamil sampai melahirkan sejalan dengan program MDG’s dalam kaitan menekan angkat kematian ibu hamil dan bayi. Sedangkan bantuan untuk anak sekolah mendorong Program Wajib Belajar 9 Tahun,” kata dia.
Bimtek untuk 107 peserta, terdiri dari 55 peserta dari Dinas Pendidikan, 35 peserta dari Dinas Kesehatan, serta lima perwakilan dari lima kecamatapn dan lima petugas provider, kata dia adalah bagian dalam upaya meningkatkan kualitas PKH.
“Kita mengundang narasumber berkompeten dari Kementerian Sosial untuk memotivasi para peserta. Harapan kita bimtek ini dapat meningkatkan kualitas program sehingga dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan,” ucap dia.
Pada kesempatan sama, Staf Ahli Bupati Karimun Bidang Kesejahteraan Masyarakat Ujang Anwar mengatakan PKH diharapkan dapat mengentaskan anak-anak jalanan yang tidak sekolah dan meminta-minta di tempat umum dan pusat-pusat jajanan.
“Tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Pemerintah telah membuat berbagai program sekolah gratis, salah satunya melalui PKH,” katanya.
Ia juga mengatakan, ibu-ibu hamil dari kalangan tidak mampu cukup terbantu dengan PKH, karena biayanya ditanggung melalui program tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsos Karimun Syafruddin AR mengatakan, dana PKH disalurkan per triwulan. Triwulan ketiga 2014 disalurkan pada bulan ini untuk 474 RTS, terdiri atas 566 siswa SD dan 18 siswa SMP serta 9 ibu hamil.
Bantuan tunai PKH yang diberikan kepada setiap RTS, menurut dia berbeda-beda, tergantung jumlah anak SD atau SMP serta ibu hamil.
Besar dana yang diterima, kata dia lagi, untuk biaya transportasi ke sekolah, biaya pemeriksaan dan persalinan hingga masa nifas bagi ibu hamil.
“Maksimal dana yang disalurkan untuk setiap RTS sekitar Rp2,4 juta per tahun,” ucapnya.
Ia memerinci, bantuan untuk ibu hamil untuk sekali pemeriksaan sebesar Rp200.000 serta ditambah Rp100.000 untuk dua kali pemeriksaan masa nifas atau setelah melahirkan. Sedangkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp200.000 untuk satu triwulan.
Sumber: antarakepri.com
