Presiden AS Joe Biden berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu melalui telepon, Senin (6/5/2024), menegaskan posisi AS bahwa operasi Rafah harus mencakup rencana untuk memastikan keselamatan rakyat Palestina. Sebuah pernyataan Gedung Putih menyebut bahwa Netanyahu setuju “untuk memastikan perlintasan Kerem Shalom terbuka untuk bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan.”
Biden juga menjadi tuan rumah bagi Raja Yordania di Gedung Putih, di mana mereka berbincang tentang situasi di Gaza.
WHO mengatakan, sekitar 1,2 juta orang berlindung di Rafah. Kebanyakan dari mereka datang dari wilayah lain di Gaza, melarikan diri dalam upaya mencari keamanan dan perlindungan, saat serangan Israel terhadap Hamas menjadikan mayoritas Jalur Gaza menjadi reruntuhan.
Dalam sebuah pernyataan, Senin (6/5), Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dia “sangat prihatin dengan indikasi bahwa operasi militer skala besar di Rafah mungkin sudah dekat. Kita sudah melihat pengungsian rakyat, kebanyakan dari mereka putus asa dengan kondisi kemanusiaan dan telah berulangkali mengungsi,” kata dia.
Dia juga mendesak Israel maupun Hamas untuk “berupaya lebih banyak untuk mewujudkan kesepakatan menjadi nyata.”
Direktur Jendral WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mencuit pada Senin (5/7) di plaform media sosial X, “Sebuah serangan militer skala penuh ke Rafah, akan menjerumuskan krisis ini ke tingkat kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gencatan senjata sangat dibutuhkan demi kemanusiaan.”
Badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, mengatakan di media sosial pada Senin bahwa operasi Israel di Rafah, akan menciptakan “lebih banyak penderitaan dan kematian warga sipil,” dan konsekuensi “kehancuran” bagi lebih dari 1 juta orang yang berlindung di sana. [voa]
Jaringan: VOA
