Sepanjang pekan lalu, upaya untuk mengamankan gencatan senjata diintensifkan. Termasuk di antaranya perjalanan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke kawasan itu dan seruan berulang kali kepada Hamas, bahwa Israel telah membuat sejumlah kompromi, dan karena itu Hamas harus menerima proposal tersebut.
Para pejabat Israel mengatakan kepada media bahwa rencana yang disetujui Hamas bukanlah rencana yang akan disetujui Israel. Tetapi tidak jelas apa, jika ada, yang telah berubah dari proposal gencatan senjata yang akan diterima Hamas itu, tetapi ditolak Israel.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Gedung Putih mengatakan, mereka memantau tanggapan Hamas terkait proposal gencatan senjata.
Status negosiasi gencatan senjata nampaknya tidak berdampak pada rencana Israel untuk menyerang Rafah. Netanyahu mengatakan pekan lalu bahwa sebuah operasi di Rafah akan dilakukan, ada atau tanpa adanya gencatan senjata.
Kantor Netanyahu, Senin (6/5/2024) mengatakan bahwa Kabinet Perang Israel “memutuskan dengan suara bulat bahwa Israel melanjutkan operasi di Rafah untuk mendesakkan tekanan militer terhadap Hamas, dengan tujuan untuk membebaskan para sandera kami dan tujuan-tujuan lain dari perang”.
AS, Senin (6/5/2024) mendesak seluruh pihak agar mencapai kesepakatan bagi penghentian sementara pertempuran dan pembebasan para sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza.
“Kami ingin para sandera tersebut dibebaskan,” kata John Kirby, juru bicara keamanan nasional John Kirby.
“Kami ingin gencatan senjata selama enam pekan. Kami ingin meningkatkan bantuan kemanusiaan dan hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah mengatakan apapun di podium ini yang akan membahayakan proses tersebut. Terlepas dari itu, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami masih percaya bahwa mencapai kesepakatan adalah benar-benar hasil terbaik, tidak hanya bagi para sandera, tetapi juga bagi rakyat Palestina,” ujarnya lagi.
