Sejumlah Tim Pemenangan Prabowo-Gibran juga sempat menyebut Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri namun tidak menyebut waktunya.
Jauh sebelum putusan sengketa pilpres keluar, pasangan Prabowo-Gibran sejatinya berupaya merangkul lawan politik mereka untuk bergabung termasuk partai politik pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah pasangan Prabowo-Gibran untuk merangkul semua pihak bertujuan agar pemerintahan dan kebijakan pemerintah ke depan bisa berjalan lancar.
Lili mengatakan kemungkinan partai-partai pendukung pasangan 01 dan 03 bergabung itu sangat besar. Karena memang sebagian besar partai politik pendukung kedua pasangan itu dalam Pemilihan Presiden sebelum-sebelumnya selalu berada di dalam lingkar kekuasaan, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pernah menjadi “oposisi”
Lili mengharapkan tidak semua partai politik bergabung ke dalam pemerintahan, harus ada yang menjadi oposisi. Hal ini penting agar ada yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Jika semua partai termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung, maka Dewan Perwakilan rakyat (DPR) akan mandul dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Sebab koalisi pemerintahan akan sangat mayoritas.
“Saya berharap PDIP tetap menjadi oposisi, terus Pak Prabowo tetap sebagai presiden yang independen, tidak boleh ada intervensi siapapun. Pak Jokowi kan udah selesai memimpin sampai Oktober 2024, setelah itu serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo,” katanya.
Dia menegaskan akan menjadi ironi bila PDIP bergabung ke dalam pemerintahan karena sebelumnya partai itu ikut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memprotes dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Kalau ini yang terjadi, PDIP akan dicemooh oleh masyarakat. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: M Sarih
