Komisaris Tinggi HAM PBB menyebut supremasi hukum dan kondisi lembaga-lembaga negara di Haiti di ambang kehancuran. Sedikitnya 6.000 orang tewas sejak 2023 akibat kekerasan geng bersenjata yang merongrong negara Karibia itu.
Laporan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (28/3) menyerukan segera diambilnya tindakan untuk mengatasi situasi “bencana besar” di Haiti.
“Korupsi, kekebalan hukum dan pemerintahan yang buruk, ditambah meningkatnya kekerasan geng, telah mengikis supremasi hukum dan membuat lembaga-lembaga negara hampir runtuh,” kata Volker Turk, Komisaris Tinggi HAM PBB.
Menurut laporan itu, jumlah korban tewas dan terluka akibat kekerasan geng melonjak drastis pada 2023, dengan 4.451 korban tewas dan 1.668 korban cedera.
Jumlah korban meroket dalam tiga bulan pertama 2024, yaitu 1.554 orang tewas dan 826 lainnya terluka hingga 22 Maret.
“Kelompok-kelompok geng terus menggunakan kekerasan seksual untuk melakukan tindakan brutal, menghukum dan mengendalikan orang. Beberapa perempuan dipaksa berhubungan seksual yang eksploitatif dengan anggota geng,” demikian isi laporan itu.
“Semua praktik ini keterlaluan dan harus segera dihentikan,” kata Komisaris Tinggi.
Laporan itu juga menyoroti bahwa meskipun ada embargo senjata, “pasokan senjata masih terus masuk.”
Turk meminta “penerapan embargo senjata yang lebih efektif” dan pengendalian jual-beli senjata yang lebih ketat.
Laporan itu menegaskan kembali perlunya misi multinasional untuk membantu menegakkan kembali supremasi hukum di negara itu.
Sementara penembakan berhenti di Port-au-Prince, Selasa (26/3/2024) lalu, pada malam sebelumnya para anggota geng menjarah dan membakar berbagai apotek, klinik dan rumah warga di dekat rumah sakit Universitas Negeri Haiti, menurut kesaksian tiga penduduk setempat.
Salah satu rumah sakit terbesar di Haiti itu tidak bisa beroperasi karena aktivitas geng.
Wilton Jean adalah salah satu pasien di rumah sakit itu yang tidak bisa menjalani operasi karena aktivitas geng.
“Saya tidak tinggal atas kemauan saya sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan saya. Seandainya saja saya bisa menemukan rumah sakit lain untuk merawat saya..,” kata Wilton.
Di sisi lain, pertokoan tetap buka di ibu kota dan kegiatan masyarakat berlangsung seperti biasa, meskipun jam malam diperpanjang hingga Jumat (29/3).
Helikopter tampak berlalu lalang seiring proses pemulangan warga oleh beberapa negara, termasuk Prancis, yang merepatriasi sebagian warganya hari Minggu (24/3).
Sementara penerbangan komersial dari dan ke Port-au-Prince dihentikan, operasi pemulangan itu memungkinkan proses evakuasi warga negara Prancis “yang paling rentan,” yang ingin meninggalkan negara di Karibia itu sementara kekerasan geng meningkat.
Sekitar 1.500 warga negara Prancis terdata di kedutaan besar Prancis di Haiti.
“Kami semakin merasa terancam dan kami sangat bersyukur pemerintah Prancis memutuskan untuk mengadakan operasi ini untuk memberi kami pilihan untuk bisa mengevakuasi diri karena bandara (Port-au-Prince) ditutup,” kata Chystelle, salah seorang warga Prancis yang direpatriasi.
