Beberapa waktu terakhir semakin banyak warga asing yang meninggalkan Haiti di tengah ketidakjelasan masa depan politik negara itu, ditambah meluasnya kendali geng-geng bersenjata di ibu kota dan wilayah lainnya.
AS dan Kanada termasuk negara yang mengevakusasi sebagian warga negaranya pekan lalu.
Hingga berita ini diturunkan, para pemimpin partai di Haiti masih berselisih, menghambat pembentukan dewan transisi pemerintahan, meskipun kondisi di ibu kota relatif tenang setelah dilanda tindak kekerasan selama berminggu-minggu.
Perdana Menteri Haiti Ariel Henry, yang telah memimpin negara Karibia miskin itu sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise yang mengejutkan pada 2021, berjanji lebih dari dua minggu lalu untuk mengundurkan diri begitu dewan transisi terbentuk. Nyatanya, pembentukan dewan itu terbukti sangat sulit.
Keputusan Henry diambil setelah krisis keamanan di negaranya semakin memburuk dan mencapai puncaknya ketika dilakukan kampanye terkoordinasi oleh geng-geng bersenjata yang menuntut pemecatannya pada akhir Februari.
Pekan lalu, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Haiti Ulrika Richardson mengatakan 5,5 juta dari 11,4 juta penduduk Haiti membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sebanyak tiga juta di antaranya adalah anak-anak.
Sejak awal tahun, sekitar 48.000 orang mengungsi dan banyak di antara mereka yang harus berpindah tempat berulang kali sementara menghadapi trauma dan kelelahan pada tingkat yang sangat meresahkan.
Ia juga mencatat, sekitar empat persen penduduk Haiti mengalami kerawanan pangan akut, 45 persen tidak punya akses ke air minum, sementara Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP) menyebut 1,4 juta warga Haiti berada di ambang kelaparan. [voa]
Jaringan: VOA
