Karimun (Jurnal) – Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp9.633.000.000 yang dialokasikan pemerintah pusat dalam APBN 2014.
“Anggaran sebesar Rp9.633.000.000 itu dialokasikan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Terintegrasi,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun Hurnaini di Tanjung Balai Karimun belum lama ini.
Menurut Hurnaini, dana sebesar itu meningkat dibandingkan 2013 yang dianggarkan pemerintah pusat sekitar Rp7 miliar.
Ia memerinci, dana Rp9,6 miliar itu dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Terintegrasi maupun PNPM Mandiri Pedesaan, dan termasuk pula untuk Dana Operasional Kegiatan (DOK).
BLM, menurut dia, adalah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui musyawarah dengan melakukan perankingan untuk menentukan kegiatan yang mendapat skala prioritas.
Dijelaskannya, BLM bisa berbentuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, fasilitas air bersih, sarana pendidikan atau kesehatan yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat dengan dibimbing tenaga pendamping atau fasilitator yang honornya dianggarkan melalui dana dekon di provinsi.
Sebagai dana pendamping, kata dia lagi, Pemkab Karimun mengalokasikan anggaran dalam APBD 2014 sebesar Rp4 miliar untuk BLM melalui PNPM Mandiri Terintegrasi dan Rp795 juta untuk PNPM Mandiri Pedesaan.
“Dana pendamping dari APBD juga naik dibandingkan tahun lalu yang dianggarkan sebesar Rp3 miliar untuk PNPM Terintegrasi dan Rp500 juta PNPM Pedesaan,” ucapnya.
Peningkatan anggaran dua jenis PNPM itu, menurut dia merupakan pengaruh dari pemekaran kecamatan dari 9 menjadi 12 pada tahun lalu.
“Hanya saja, belum ada kejelasan penambahan anggaran tenaga pendamping yang akan ditugaskan di kecamatan pemekaran. Petugasnya sudah ada, tapi honor tenaga pendamping dianggarkan sama dengan tahun lalu melalui dana dekon di provinsi,” ucapnya.
Ia mengatakan, PNPM Mandiri Pedesaan dan Terintegrasi merupakan program yang sukses mendorong percepatan pembangunan di pedesaan.
“Hingga saat ini, pelaksanaan PNPM terbilang tidak memiliki kendala berarti. Pelaksanaannya cukup bagus dan sesuai harapan,” katanya. (antarakepri.com)
