Belanja langsung atau belanja publik, menurut dia juga mengalami kenaikan sebesar 8,79 persen, atau Rp53,4 miliar, sehingga belanja publik yang semula ditargetkan Rp607,3 miliar naik menjadi Rp660,7 miliar.
Karimun (Jurnal) – Target pendapatan sebagai salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Karimun 2013, naik 8,65 persen dibandingkan dengan target yang dipatok dalam APBD murni pada tahun yang sama.
Hal itu disampaikan Bupati Karimun Nurdin Basirun dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2013 di Gedung DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Senin.
Nurdin Basirun menjelaskan, kenaikan 8,65 persen itu, yaitu sebesar Rp81,1 miliar, sehingga target pada APBD murni sebesar Rp938,3 miliar berubah menjadi Rp1,019 triliun.
Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Raja Bakhtiar itu Nurdin mengatakan, sektor belanja juga mengalami kenaikan.
Untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai, mengalami kenaikan sebesar 6,62 persen, atau sebesar Rp31,6 miliar. Jika belanja pegawai pada APBD murni sebesar Rp470,2 miliar, maka dalam Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan meningkat menjadi Rp501,8 miliar.
Sedangkan, belanja langsung atau belanja publik, menurut dia juga mengalami kenaikan sebesar 8,79 persen, atau Rp53,4 miliar, sehingga belanja publik yang semula ditargetkan Rp607,3 miliar naik menjadi Rp660,7 miliar.
“Total belanja tidak langsung dan belanja langsung, dari 1,077 triliun pada APBD murni, menjadi Rp1,162 triliun pada KUA-PPAS APBD Perubahan,” jelasnya.
Selanjutnya, pada sektor pembiayaan yang meliputi pembiayaan penerimaan juga naik dari Rp141,2 miliar dari target pada APBD murni, menjadi Rp145,1 miliar pada APBD Perubahan, naik 2,74 persen atau sebesar Rp145,1 miliar.
Sementara itu, untuk pembiayaan penerimaan, khususnya untuk penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat dianggarkan sebesar Rp2 miliar, yang jika ditambahkan dengan pembiayaan penerimaan pada APBD murni sebesar Rp143,1 miliar, adalah nihil.
Dalam rapat paripurna itu, sebanyak dua dari tujuh fraksi menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap paparan KUA-PPAS yang disampaikan Nurdin, yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura. Lima fraksi lainnya, yaitu Fraksi Golkar, PAN, Demokrat, Kebangkitan Indonesia Baru dan Fraksi Keadilan menyampaikan tanggapan secara tertulis. (rdi)
