“Juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yang harusnya kita lakukan. Tentunya kan perlu pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum-belum sudah diputuskan. Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu, baru nanti saya laporkan Pak Presiden,” jelasnya.
Selain meminta Yudo menjaga kedaulatan NKRI serta memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, Jokowi juga mengingatkan Panglima TNI baru itu untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Menjelang pesta demokrasi 2024, Jokowi juga berpesan kepada Laksamana Yudo untuk menjaga netralitas TNI agar tidak terjerumus kepada politik praktis.
“Stabilitas politik dan stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global,” tambah Jokowi.
Terkait isu Papua, pengamat militer Al-Araf mengatakan, Yudo Margono harus memastikan perubahan pola pendekatan keamanan di Papua dari represif menjadi persuasif.
“Selama ini pola pendekatan keamanan di Papua masih represif dan berlebihan sehingga terjadi berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu Panglima TNI baru perlu mengevaluasi pola pendekatan keamanan di Papua yang selama ini represif,” ungkapnya dalam pesan singkat kepada VOA.
