Karimun (Jurnal) – Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan belum akan memutuskan untuk mengganti Muhamad Asyura dari jabatan Ketua DPRD Karimun.
“Belum ada kebijakan atau keputusan apapun. Kita masih fokus konsolidasi internal. Kepengurusan yang sekarang juga belum dilantik, jadi tunggu dilantik dululah baru mengambil kebijakan,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Karimun Aunur Rafiq, di sela pelaksanaan ibadah kurban di Kantor Golkar Karimun beberapa hari lalu.
Aunur Rafiq yang menjabat Bupati Karimun, terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Karimun dalam musda beberapa waktu lalu. Sebagai ketua baru, dia mengaku masih mempelajari permasalahan yang dihadapi Muhamad Asyura yang terlibat kisruh dengan sejumlah anggota dewan.
Kisruh tersebut berujung dengan terbitnya SK Gubernur Kepri Nurdin Basirun tentang peresmian pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPRD Karimun.
“Asyura juga mengajukan gugatan ke PTUN Tanjungpinang, terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPRD. Kita hormati proses hukum itu, kalau sudah memiliki putusan yang mengingat, baru kita mengambil sikap. Hal ini sudah kita sampaikan ke DPD Partai Golkar Provinsi Kepri,” ucapnya.
Hingga saat ini, unsur pimpinan di DPRD Karimun tidak mengakui Asyura sebagai ketua sebelum SK peresmian pemberhentian tersebut dicabut oleh Gubernur, meski PTUN telah mengeluarkan putusan sela perihal penundaan pemberhentian Asyura.
Aunur Rafiq menegaskan dirinya masih fokus melakukan konsolidasi internal, dan menyusun struktur kepengurusan lengkap untuk jelang pelantikan.
Dalam penyembelihan hewan kurban tersebut, hadir sejumlah petinggi dan anggota DPRD dari Partai Golkar.
“Penyembelihan hewan kurban ini sudah menjadi tradisi, dan merupakan salah satu cara untuk menjalin kebersamaan dengan para kader, dan tentunya menjadi ajang untuk berbagi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah,” kata dia. (rdi)
