Karimun (Jurnal) – Ketua Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Karimun, Kepulauan Riau mengharapkan penghargaan Entitas Pemerintah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut yang diraih Pemerintah Kabupaten Karimun dapat mendorong penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan publik.
“Jadi tidak hanya WTP dalam artian anggaran yang disusun memenuhi aturan dan prinsip-prinsip akuntansi, tetapi penyusunan anggaran harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat secara langsung,” kata Anwar Abubakar melalui sambungan telepon dari Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Anwar mengatakan, penganggaran berbasis kepentingan publik bisa dilakukan dengan memberikan porsi lebih untuk kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
Dia mencontohkan penyusunan anggaran hendaknya dapat diarahkan pada upaya mendorong perekonomian masyarakat yang akhir-akhir ini lesu akibat kondisi perekonomian nasional maupun global.
“Penyusunan anggaran hendaknya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi daya dorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan,” kata Anwar yang juga menjabat Ketua DPD PAN Karimun.
Namun demikian, Anwar mengapresiasi prestasi yang diraih pemerintah daerah sebagai salah satu kabupaten yang meraih penghargaan Entitas Pemerintah atas capaian opini WTP Laporan Keuangan 2013-2017.
Dia berharap prestasi tersebut terus dipertahankan, dan dia mengharapkan kepada seluruh OPD agar terus menyempurnaan penyusunan laporan keuangan.
“Kami apresiasi, prestasi yang diraih sudah cukup bagus, dan kalau bisa tahun depan dan seterusnya tetap meraih WTP,” ujarnya.
Bupati Karimun Aunur Rafiq, hari ini di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, menerima penghargaan Entitas Pemerintah atas capaian opini WTP LK 2013-2017 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (rdi)
