Karimun (Jurnal) – Defisit anggaran dalam APBD murni 2015 akibat pemotongan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) menjadi perhatian serius bagi DPRD Karimun dalam membahas APBD Perubahan 2015.
“Kita akan sinkronkan antara anggaran dan belanja karena defisit akibat pemotongan DBH migas akan berpengaruh pada APBD-P,” kata Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi di Tanjung Balai Karimun.
Azmi mengatakan, defisit anggaran akan dihitung serta dibandingkan dengan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Menurut dia, pembahasan APBD-P akan fokus pada kegiatan prioritas mengingat dana juga tersedot untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Kemungkinan, kata dia lagi, tidak ada penambahan kegiatan dalam APBD-P, sebaliknya akan terjadi pengurangan kegiatan jika anggaran tidak mencukupi.
“Kita lihat saja nanti, badan anggaran yang akan membahasnya,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia juga berharap usulan dari eksekutif sama-sama di bahas di tingkat banggar sehingga bisa disinkronkan dengan usulan yang diterima dewan dalam masa reses kedua.
“Kita punya waktu tiga bulan, pemda turun ke lapangan dimotori Bappeda, kami di legislatif juga turun dalam masa reses. Hasilnya kita bahas untuk APBD Perubahan yang tentunya disusun dalam skala prioritas,” ucapnya.
Sampai hari ini kita, kata dia, pihaknya belum mengetahui jumlah defisiti karena harus merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
“Dari audit BPK, baru kita tahu berapa silpa dan segala macam,” kata Azmi. (rdi)
