PADANG, Jurnalterkini.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen penuh untuk mendukung sekaligus mengawal percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bukittinggi–Sicincin.
Langkah ini mencakup pendampingan mulai dari sosialisasi, penetapan lokasi, hingga pembebasan lahan, dengan prinsip utama: berdialog secara terbuka dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi dalam Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin, yang berlangsung di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Jati, Padang, Kamis (10/9/2026).
“Pemprov Sumbar siap turun langsung ke lapangan, berkomunikasi secara persuasif, dan berdialog dari hati ke hati dengan masyarakat serta para ninik mamak. Kami ingin setiap tahapan berjalan lancar, aman, dan tidak merugikan warga,” tegas Arry.
Ia menambahkan, dukungan terhadap percepatan pembangunan tidak berarti mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat; keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengonfirmasi sejumlah keputusan penting terkait rute dan tata letak tol tersebut. Trase terbaru dipastikan tidak lagi melewati kawasan Kubang Putih, dan pintu keluar tol direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam.
“Prinsip kami jelas: ndak ado kampung dibelah tidak ada pemukiman yang terpotong atau terbelah jalur utama tol. Di wilayah seperti Banuhampu, kami siapkan jalan pengalih atau bypass, bukan jalur utama,” tegas Andre.
Ia juga menegaskan, seluruh proses pembebasan lahan akan tetap berpegang pada prinsip ganti untung yang layak dan adil bagi pemilik tanah. Andre berharap proses kali ini jauh lebih cepat dibandingkan pengalaman ruas Padang–Sicincin yang memakan waktu bertahun‑tahun.
“Kalau dulu butuh waktu lama, kami bertekad yang ini selesai dalam hitungan bulan. Kuncinya: komunikasi yang baik, keterbukaan, dan kebersamaan,” ujar Andre.
Untuk mewujudkan hal itu, Andre bersama jajaran Pemprov Sumbar berencana terus turun langsung ke jorong‑jorong terdampak, berbicara langsung dengan warga dan tokoh adat, agar tidak ada keraguan atau kesalahpahaman.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan Pemkab Agam, Kementerian PUPR melalui BPJN Sumbar, serta PT Hutama Karya selaku pengembang. Kesepakatan ini menjadi landasan kuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana demi terwujudnya infrastruktur strategis yang bermanfaat luas, namun tetap ramah dan berpihak pada masyarakat. (Dion).
