Karimun (Jurnal) – Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau masih mendata penerima program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat agar sinkron dengan data dari pemerintah pusat.
“Pendataan masih dilakukan sambil menunggu arahan soal teknis pelaksanaan pencairan dana,” kata Kepala Dinas Sosial Karimun Indra Gunawan di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Indra Gunawan mengatakan, Dinas Sosial hanya dalam kapasitas sebagai pendata sedangkan pelaksana adalah satuan kerja perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Dinas Kesehatan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut dia, berdasarkan ketentuan dari pusat, penerima KIP dan dan KIS adalah keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diubah menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KIS) oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pendataan yang dilakukan, khususnya untuk KIP, kata dia, untuk memastikan jumlah anak usia sekolah pada setiap pemegang KKS sehingga dana yang diberikan tepat sasaran.
“Kita kroscek ke lapangan. Kita juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui anak usia sekolah yang berhak menerima KIP. Sedangkan KIS, tentunya diarahkan pada pemegang KKS yang berhak menerima program itu, dan teknisnya berada pada Dinas Kesehatan,” ucapnya.
Namun demikian, kata dia lagi, teknis pencairan dana KIP dan KIS kemungkinan sama dengan pencairan program sejenis yang telah direalisasikan, seperti pencairan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui kantor pos atau bank.
“Pastinya kami masih menunggu arahan soal pencairan. Saya tidak hafal angka penerima KIP dan KIS yang diberikan pusat. Yang jelas, peranan Dinsos adalah memfasilitasi dan memverifikasi data dari pusat,” kata dia.
Sementara itu, tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Karimun Raja Zuriantiaz mengharapkan program KIP dan KIS benar-benar diberikan kepada warga yang tidak mampu.
“Warga masyarakat menantikan realisasi program unggulan Presiden Joko Widodo itu. Kami mengharapkan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang umumnya berprofesi nelayan menikmati program tersebut,” kata dia.
Raja Zuriantiaz menambahkan, pelaksanaan program tersebut, khususnya KIP diharapkan dapat mendorong kesadaran warga masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah menengah atas.
“Program KIP harus mampu mengurangi angka putus sekolah, harus disertai dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya,” tuturnya.
Sumber: antarakepri.com
