TANAH DATAR, Jurnalterkini.id — Anggota DPR RI Fraksi NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, Minggu (21/6/2026).
Dialog berlangsung hangat dan interaktif, di mana warga menyampaikan berbagai persoalan seputar tanah adat atau tanah ulayat yang menjadi perhatian utama.
Berbagai hal disampaikan, mulai dari ketidakjelasan batas wilayah, status kepemilikan, penguasaan lahan, hingga penyelesaian sengketa yang terjadi di sejumlah nagari.
Masyarakat menilai isu ini sangat krusial karena berkaitan erat dengan hak waris turun-temurun dan keberlangsungan hidup komunitas adat.
Menanggapi hal tersebut, Shadiq menegaskan bahwa tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian tak terpisahkan dari jati diri, sejarah, dan identitas masyarakat Minangkabau.
“Sesuai falsafah adat, tanah ulayat adalah pusaka yang dijaga untuk kepentingan kaum dan generasi mendatang. Penyelesaiannya harus mengedepankan musyawarah, keadilan, serta menghormati aturan adat dan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR yang membidangi hukum dan HAM, ia menekankan bahwa negara wajib hadir memberikan kepastian hukum.
Menurutnya, penanganan harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, melindungi hak masyarakat adat tanpa mengesampingkan peraturan perundang-undangan nasional.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan. Ini menjadi bahan penting dalam fungsi pengawasan dan pembentukan undang-undang di tingkat pusat,” tegasnya.
Shadiq berharap seluruh pihak masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, dan pusat dapat bersinergi. Ia meyakini dengan pendekatan dialog dan musyawarah, persoalan tanah adat dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat, sehingga hak-hak masyarakat tetap terjaga untuk masa depan. (Diona Arvoni).
