Pemkab Natuna Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Natuna, JurnalTerkini.id – Pemerintah Kabupaten Natuna menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penguatan kemampuan tersebut dinilai penting agar anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
‎
‎Pesan itu disampaikan Bupati Natuna melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, S.E., saat membuka kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa di Gedung Sri Serindit, Rabu (11/11/2026).
‎
‎Dalam sambutannya, Khaidir menyebut desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kemajuan Kabupaten Natuna juga sangat bergantung pada perkembangan desa-desa di wilayah tersebut.
‎
‎Menurutnya, keuangan desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan serta kesejahteraan warga.
‎
‎“Kita memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah desa diberikan kewenangan dan dukungan anggaran yang semakin besar untuk melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” paparnya.
‎
‎Namun, besarnya kewenangan dan anggaran tersebut harus diimbangi dengan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
‎
‎Khaidir mengingatkan, lemahnya administrasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, maupun ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan dapat menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran desa.
‎
‎Karena itu, ia menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian seluruh kepala desa dan perangkat desa.
‎
‎Pertama, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola keuangan desa. Seluruh aparatur harus memahami ketentuan yang berlaku agar setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Kedua, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa. Keterbukaan informasi, menurutnya, harus menjadi bagian dari budaya pemerintahan desa.
‎
‎Ketiga, memastikan setiap belanja desa memberikan manfaat nyata. Anggaran perlu diarahkan pada program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.
‎
‎Keempat, menjaga integritas dan profesionalisme aparatur desa. Khaidir mengingatkan agar kepala desa dan perangkatnya bekerja dengan jujur, disiplin, cermat, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan segala bentuk penyimpangan.
‎
‎“Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
‎
‎Kelima, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan sistem informasi dan aplikasi keuangan desa diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, efisiensi kerja, serta mempermudah pengawasan dan evaluasi.
‎
‎Khaidir berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan secara langsung oleh peserta dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan membutuhkan perencanaan pembangunan desa yang cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi setiap wilayah.
‎
‎Pemerintah desa, lanjutnya, diharapkan mampu menggali potensi lokal, mengembangkan ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong tumbuhnya usaha produktif yang berdampak terhadap kesejahteraan warga.
‎
‎“Saya berharap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Natuna ke depan semakin berkualitas, tidak hanya baik dari sisi administrasi dan pelaporan, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Kepada para narasumber, Khaidir juga berpesan agar materi pelatihan disampaikan secara komprehensif dan aplikatif, termasuk membahas persoalan yang kerap dihadapi pemerintah desa beserta solusi penyelesaiannya.
‎
‎Dengan peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan desa diharapkan semakin tertib dan mampu mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. (Ron)