Iskandar yakin BPR Tuah Karimun mampu meningkatkan PAD, memberikan pelayanan, maupun membantu UMKM mengingat pemilik modal utama adalah pemerintah daerah.
“Target yang pertama Bank Perekonomian Rakyat (BPR) itu mampu meningkatkan PAD, pelayanan, karena pemilik modalnya adalah pemerintah daerah, kemudian kita bisa membantu UMKM dengan 0 persen bunganya. Salah satu yang harus kita perkuat adalah finance, insyaallah pemerintah daerah akan berperan kedepannya,” lanjutnya.
Ia melanjutkan pemerintah telah melakukan pinjaman sebanyak Rp 135 milyar dan melihat PAD memiliki potensi itu sehingga dapat mempercepat pembangunan misalnya pemerataan jalan termasuk connecting Coastal Area menuju bandara.
“Selain BPJS tentunya juga rumah sakit Tanjung Batu, puskesmas, pembangunan gedung-gedung kelurahan akan kita anggarkan. Yang jelas, kami ingin uang yang telah kita pinjam tersebut disamping menghitung kemampuan bayar kita adalah mendorong pertumbuhan daerah. Uang yang kita pinjam harus berefek kepada pertumbuhan ekonomi termasuk mengembangkan pelabuhan Parit Rampak.” lanjutnya
Iskandar mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Karimun akan selektif menggunakan anggaran terutama pinjaman agar mampi mendorong pembangunan infrastruktur di Karimun.
“Perlu diketahui sudah ada sekitar 3.000 ASN PPPK yang sudah mendaftar, hal ini tentunya ada miss komunikasi atau orang tidak tau secara utuh tentang niat kita membangun kekuatan Bank Perekonomian Tuah Karimun. Berjalannya waktu mereka akan memahami, kita akan bekerjasama dengan bank-bank lainnya.” akhiri Iskandar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karimun Raja Rafiza berharap rapat paripurna yang telah dilaksanakan dan di sahkan ini akan berjalan dengan lancar.
“Hari ini kami sudah selesai melaksanakan KUA PPAS yang kita paripurnakan, kemudian penyampaian Bapemperda yang di usulkan tahun 2026 dan pengesahan Perda BPR. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar,” ungkapnya.(edy)
