KPU, tegas Hasyim, siap dikoreksi jika masih ditemukan daftar pemilih ganda. Meskipun sebenarnya telah berulang kali menganalisa data pemilih mulai di tingkat kabupaten/kota, antar kabupaten/kota lintas provinsi, serta antara pemilih di dalam dan luar negeri.
Hasyim menilai jumlah data pemilih ganda yang dilaporkan masih wajar.
“Ya namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan analisis kegandaan. Ya namanya data jutaan kalo kelewatan-kelewatan saya kira masih wajarlah. Tapi yang ingin kami pastikan adalah bahwa sekiranya ada nama yang ganda itu kita pastikan alat kontrolnya dengan daftar hadir. Jadi orang yang hadir harus mengisi daftar hadir dulu untuk memastikan orang yang hadir adalah namanya “ini” sesuai DPT,” kata Hasyim.
Bawaslu Tolak Laporan Migrant Care
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak laporan dari Migrant Care karena ada unsur materil yang tidak terpenuhi. Namun menolak merinci unsur materil yang dimaksud.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan kekacauan data pemilih membuktikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempunyai satu standar baku penetapan data DPT luar negeri di masing-masing kota atau negara.
“Problemnya juga kita punya angka yang tidak pasti untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi hanya tuhan yang tahu angka pastinya,”katanya.
Wahyu mengatakan kesalahan pada DPT, khususnya DPTLN, sekaligus membuka ruang selebar-lebarnya bagi potensi terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu lainnya. [voa]
Jaringan: VOA
Editor: M Sarih
