CIREBON – Kompolnas menggelar rapat bersama dengan Srena Polri untuk merumuskan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk diusulkan ke Presiden pada semester ke-2 tahun 2023, Kamis hingga Sabtu (7/12/2023), di Bogor.
Arah kebijakan Polri disusun berkesesuian dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).
Perumusan Arah Kebijakan Srategis Polri adalah hal sangat strategis dilakukan bersama Srena Polri. Rumusan kebijakannya secara teknis operasional diharapkan bisa berjalan secara aplikatif sesuai peraturan perundangan.
Rekomendasi yang disampaikan Kompolnas kepada Presiden bisa berjalan efektif, sebab dibangun dengan motivasi sinergi dengan Polri sejak awal dirumuskannya.
Lebih dari itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan Kompolnas semuanya berbasis data dan hasil riset masing-masing Anggota Kompolnas.
Poin penting ini disampaikan Irjen Pol (Purn) Dr Benny J Mamoto, MSi dalam sambutan pembukaan, Kamis, di salah satu hotel di Bogor.
Hadir mewakili Srena, Brigjen Pol Sambodo Purnomo Yugo, Karojakstra Srena Polri didampingi Kombes Pol Benny Iskandar, SIK, MSi.
Paparan Umum Kebijakan yang sedang berjalan dan Kebijakan Polri yang akan berjalan juga diuraikan secara detail, obyektif, dan komprehensif kepada seluruh jajaran Anggota Kompolnas Harian bersama Kepala Sekretariat Kompolnas, Brigjen Pol Musa Ikipson Tampubolon, SIK, MSi dan Tim Sekretariat.
Hal ini sangat membantu dalam proses pemberian informasi atas gambaran update kebijakan Polri. Kemudian Kompolnas dapat menyesuaikannya dalam perumusan akhir Rekomendasinya.
Anggota Harian Kompolnas hadir lengkap dengan memaparkan Hasil Rekomendasi Penelitian masing-masing anggota dengan tema yang berkesesuaian pada Rencana Kerja (Renja) Polri tahun 2024. Di antaranya Irjen Pol (Purn) Drs Pudji Hartanto Iskandar, MM memaparkan hasil penelitiannya dengan fokus pada sistem dan manajemen pengawasan Polri. Menyoroti ragam permasalahan, dinamikanya, dan solusinya.
Politicall will Pimpinan menjadi penting bagi terlaksananya kebijakan pengawasan anggota Polri yang efektif di tingkat Satuan Kerja maupun Satuan Kewilayahan Polri, sebut Pudji Hartanto.
