Batam, JurnalTerkini.id – Provinsi Kepulauan Riau beserta pemerintah kabupaten dan kota menjadi pemerintah daerah pertama yang semuanya sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Provinsi Kepri adalah provinsi satu-satunya di Indonesia yang saya lihat sudah tandatangan NHPD untuk KPUD dan Bawaslu Daerah, kemudian tinggal aparat keamanan TNI dan Polri untuk meyakinkan pilkada tahun depan berjalan lancar,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat koordinasi bersama para kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Marriot, Harbourbay, Kota Batam, Jumat (24/11/2023).
Mendagri mengapresiasi gerak cepat Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran untuk Pilkada 2024, sehingga KPU maupun Bawaslu dapat memulai tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung postur APBD di Provinsi Kepri, dan menurut dia sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat.
Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang, kata dia.
Untuk itu, dia berpesan agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri lebih giat lagi melakukan terobosan untuk menyerap pendapatan asli daerah.
Tito juga menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak PAD, sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri.
“Tujuan pemekaran daerah itu supaya daerah bisa mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak,” kata Tito. (*/am)
Editor: M Sarih
