Karimun (Jurnal) – Bupati Karimun Nurdin Basirun menerima bantuan kapal cepat atau speedboat dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun Kamis (5/12).
Kapal cepat tersebut diserahkan oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Kolonel Ir Rahman Ibrahim yang disaksikan pula oleh Sekda Karimun TS Arif Fadillah, unsur SKPD dan unsur FKPD.
Kepala BPPD Karimun, Suwedi dalam laporannya menyampaikan, bantuan tersebut diterima atas usulan yang diajukan pada 2012. Perlunya transportasi berupa speed boat untuk sarana pendukung survei dan pemeliharaan batas-batas negara wilayah maritim berbasis titik dasar (Base Point) di pulau-pulau terluar serta kecepatan akses transportasi laut untuk mobilisasi/demobilisasi BPPD.
Pengadaan speed boat itu dilaksanakan berdasarkan kontrak nomor 03/BPPD/TP-APBN/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terhitung selama 90 hari kalender dan berakhir pada 20 November 2013, bertempat di di galangan kapal Jl. Raya Pulau Cangkir, KM. 25 Kronjo, Tanggerang-Banten, yang dilaksanakan oleh PT. Makmur Berkat Bahari sebagai pemenang tender. Sedangkan konsultan pengawasan yaitu CV. Dimnesi Dwi Beringin dan sumber dana dari APBN/DIPA lingkup Asisten Deputi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara pada Deputi bidang pengelolaan batas wilayah negara (Asdep II Deputi 1) Sekretariat tetap BNPP tahun 2013 dengan pagu sebesar Rp 2.100.000.0000, dan nilai kontraknya Rp 1.842.720.000.
Suwedi mengatakan, transoptasi laut berupa speed boat juga bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan batas negara wilayah laut, serta mewujudkan kemitraan koordinasi, integrasi dan sinergi satkholder terkait.
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, Kolonel. Ir. Rahman Ibrahim dalam acara serah terima tersebut mengatakan, pengelolaan batas negara wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura menuntut adanya koordinasi integrasi dan sinkronisasi mulai dari kebijakan sampai operasionalisasinya antara pusat, Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun.
Mengingat perairan kawasan perbatasan ini sangat rawan dengan berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan maritim, yang memanfaatkan jalur laut untuk transaksi negatif dan berpotensi merugikan perekonomian regional dan nasional serta mengancam stabilitas dan kedaulatan NKRI. BNPP dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) menurutnya, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, karena terkait dengan kepentingan kementerian dan lembaga serta pemda yang telah banyak melakukan upaya pembangunan kawasan perbatasan sebelum lahirnya BNPP dan BPPD, ujarnya
Lanjut Rahman, tata kelola dan koordinasi harus terus menerus dilakukan, khususnya dalam rangka harmonisasi dan aspek kebijakan serta operasional batas negara wilayah laut yang ditempuh melalui tiga agenda strategis yakni, penyelesaian batas wilayah laut yang merupakan urusan kewenangan pusat atau absolut dalam proses penegasan batas-batas laut indonesia, yang belum disepakati dengan negara-negara tetangga.
Kedua, optimalisasi pertahanan dan keamanan (hankam) dan penegakan hukum (gakum) wilayah maritim yang merupakan urusan dan kepentingan bersama. Guna menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah NKRI.
Ketiga, penguatan kelembagaan yang merupakan urusan dan kepercayaan bersama untuk melahirkan model manajemen integratif guna memperkuat dukungan teknis koordinatif dan stabilitatif antara BNPP dengan BPPD bersama SKPD terkait.
Sebagai informasi, tutur dia, sejak tahun 2011 sampai tahun 2012 telah dilakukan bantuan speed boat dengan total sebanyak enam unit dan masing-masing yang diberkan untuk Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rokan Hilir, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya dan Timur Tengah Utara. Selanjutnya dalam tahun 2013 dua unit speed boat juga telah diserahkan untuk Kabupaten Karimun dan satu unit untuk Kabupaten Sangiya di Sulawesi Utara.
Sedangkan untuk tahun 2014 di alokasikan satu unit untuk Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dan memang setiap tahunnya akan direncanakan lanjutan pembangunan speed boat untuk Kabupaten lainnya yang memiliki batas laut yang masuk dalam lokasi prioritas yang telah diberlakukan oleh BNPP,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pembangunan elemen sprin yang lainnya adalah sebagai urusan dan tanggungjawab bersama akan dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan peran serta kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait dengan fokus PTKP yang hanya dihuni oleh unsur pengamanan navigasi.
Pembangunan sprin yang dimaksud sangat lah penting dan strategis guna mewujudkan rasa kebangsaan untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah maritim sebagai cermin keberdayaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar dan eksistensinya diakui oleh dunia internasional. Sehingga sepatutnya didukung secara optimal.
Rahman berharap bantuan speed boat itu digunakan sesuai peruntukannya dan tidak kalah penting adalah ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaannya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Karimun melalui BPPD.
Speed boat surveyor/pengawasan batas negara wilayah laut memiliki mesin sebanyak 3 unit, yang mana setiap mesin berkuatan 200 PK dan jumlah kapasitas (muatan) maksimal 20 orang, dengan panjang 12 meter dan lebar sekitar 3 meter, dan dilengkapi sarana navigasi serta sensor kedalaman laut,” papar Rahman Ibrahim.
Sementara itu, Bupati Karimun, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, menyampaikan kepada pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bahwasanya hingga saat ini kondisi wilayah perbatasan selalu keadaan aman dan kondusif. Hal itu karena kerjasama yang baik antara aparat terkait maupun masyarakat.
Dengan adanya bantuan operasional berupa speed boat surveyor/pengawasan batas negara wilayah laut dapat dijaga, pelihara serta dirawat dengan sebaiknya. Dan paling terpenting lagi adalah bantuan tersebut untuk pembinaan atau pengawasan yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Kodim dan lainnya.
“Memang kapal ini kita sangat membutuhkan, apalagi pentingnya mengawasi hilir-mudiknya orang maupun barang di daerah perbatasan. Mungkin perbatasan fisik yang perlu dilakukan adalah kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Kadang-kadang wilayah ini bisa hilang karena kesejahteraan masyarakat. Perbedaan wilayah negara tetangga dengan kita ibarat siang dan malam. Walaupun demikian kita tidak ingin meski sejengkal wilayah NKRI tak boleh hilang dari ibu pertiwi,” kata Nurdin.
Pada kesempatan acara ini dilaksanakan penyerahan plakat dari BNPP kepada Sekda Karimun, TS. Arif Fadillah dan miniator speed boat kepada Bupati Karimun. Kemudian Bupati Karimun Nurdin Basirun mengajak Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Kolonel Ir.Rahman Ibrahim mengunjungi pulau perbatasan yakni Pulau Karimun Anak dan Tokong Hiu mengunakan speed boat yang baru saja diserah terimakan agar dapat melihat dari dekat kapal-kapal berukuran besar yang lalu lalang di perairan internasional yang tampak dari pulau perbatasan tersebut. (edy)
