Beberapa insentif lainnya adalah biaya penelitian dan pengembangan akan mendapat potongan pajak, sementara pajak impor atas barang modal akan dihapuskan.
Pemerintah juga akan memberikan hak atas tanah selama 95 tahun, yang dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, jauh lebih lama daripada di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Kesuksesan pembangunan ibu kota baru bergantung pada keterlibatan sektor swasta, mengingat hanya 20 persen biaya ditanggung oleh negara. “Saya kira investor akan senang jika melihat pemerintah bergerak lebih dulu, makanya sebagian besar gedung dan fasilitas di tahun 2024 dibayar dari APBN,” kata Bambang.
Meskipun belum ada kesepakatan pribadi yang ditandatangani, ada lebih dari 100 surat minat dari perusahaan dalam dan luar negeri termasuk dari Malaysia, China dan Amerika Serikat, kata Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN.
Sebuah istana, kantor kepresidenan, alun-alun kota, dan empat gedung kementerian akan siap pada Agustus 2024, ketika Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79, menurut kepala perencana kota Vallin Tsarina.
Budi Kurniawan, Deputi Manajer Proyek Pembangunan Istana, mengatakan sejauh ini kemajuan di lokasi tersebut baru mencapai delapan persen. [*]
Jaringan: VOA
Editor: Rusdianto
