”Namun jika sudah Rp300 miliar defisit anggaran di Kabupaten Mura, itu menjadi hal yang luar biasa dan menjadi beban bagi seluruh anggota DPRD Mura,” pungkasnya.
Lanjutnya lagi dengan fosil kebutuhan anggaran Kabupaten Mura di tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun jika black fiis lagi kebelakang kalau difisit anggaran Rp30 miliar masih bisah tertutupi.
Karena Pemkab Mura memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman ke pihak ketiga, bisa-bisa saja.
”Akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2018, memang kesepakatan antara Pemkab Mura dan badan anggaran untuk melakukan peminjaman tersebut,” cetusnya.
Dia menegaskan difisit anggaran Rp300 miliar itu, bukan hal yang sedikit bagi Pemkab Mura untuk melakukan peminjaman.
Namun sangat begitu besar, apalagi kondisi ekonomi negara sedang tidak bagus. Ditakutkan nanti pinjaman itu tidak bisah terlunaskan.
Karena dengan Rp300 miliar mengajukan permohonan peminjaman ke pihak ketiga baik pihak bank maupun pihak ketiga lainnya.
Tentu akan memakan waktu 4 hingga 5 tahun lamanya pinjaman tersebut, dan memiliki bunga serta persentase pinjaman tersebut.
”Dengan demikian sangat ditakutkan akan menggangu kesehatan,bagi neraca keuangan daerah kabupaten Mura sendiri,” tegas Alamsyah. (AKB)
