Ketua DPRD Kabupaten Mura, Azandri menambahkan dalam pidatonya untuk Kabupaten Mura di tahun 2023 mendatang memang membutuhkan pihak ketiga, guna melakukan belanjah dan pembiayaan daerah.
Sebab dana anggaran di tahun 2023 nanti berkisar Rp1,7 triliun anggaran yang diperlukan, akan tetapi pendapatan Pemkab Mura hanya sebesar Rp1,4 triliun.
Maka dari itu Pemkab Mura memerlukan pihak ketiga, guna mencukupi kebutuhan atas kekurangan anggaran yang ada.
“Dan pinjam itu nanti akan dimasukan ke nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Mura tahun anggaran 2023, jika disetujui oleh pihak ketiga,” ungkap Azandri.
Ia menjelaskan dan dalam peminjaman ke pihak ketiga juga pasti ada ketentuan sesuai aturan dalam peminjaman ke pihak ketiga.
