Polres Semarang Ungkap Dugaan TPPO, Enam Perempuan Jadi Korban, Dua di Antaranya Anak

Kabupaten Semarang, jurnalterkini.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan enam perempuan, termasuk dua orang yang masih berusia 17 tahun.

Bacaan Lainnya

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial F (35), warga Kota Bogor, Jawa Barat. Dia diduga merekrut dan menampung para korban dengan modus menawarkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Condrowulan Polres Semarang, Jumat (20/11/2026). Konferensi pers dipimpin Kepala Satreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali dan dihadiri perwakilan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang.

Kasus ini terungkap pada Senin (16/11/2026), setelah polisi melakukan penyelidikan dalam rangkaian Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode Oktober hingga awal November 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, keenam korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Kota Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, serta Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Para korban diduga direkrut dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba di wilayah tersebut, mereka justru diduga ditampung dan dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK) melalui aplikasi.

Dari enam korban, dua orang diketahui masih berusia 17 tahun. Sementara empat korban lainnya berusia antara 18 hingga 21 tahun.

Dalam menjalankan aktivitasnya, tersangka diduga mengoordinasikan para korban melalui sebuah grup WhatsApp. Para korban disebut mendapatkan pelanggan melalui aplikasi kencan dengan tarif berkisar Rp 250.000 hingga Rp 400.000 untuk setiap transaksi.

Polisi menduga aktivitas tersebut telah berlangsung selama kurang lebih satu setengah bulan.

Uang hasil transaksi disebut diserahkan kepada tersangka untuk dikelola, antara lain guna membayar sewa hotel, kebutuhan makan, laundry pakaian, dan keperluan lainnya.

Selain itu, para korban dijanjikan bayaran sebesar Rp 5 juta atau Rp 10 juta, ditambah bonus Rp 2 juta, dengan ketentuan memenuhi jumlah pelanggan yang telah ditentukan.

Kepala Satreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali mengatakan, pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas TPPO sekaligus memberikan perlindungan kepada para korban.

“Para korban diduga direkrut dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba di sini, mereka justru ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi. Dalam perkara ini, terdapat dua korban yang masih berusia 17 tahun. Kami menangani perkara tersebut secara serius dan terus melengkapi proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Gidion.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu buku catatan, dua unit sepeda motor Honda Beat, dua stel pakaian, dan sembilan unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Selain melakukan penegakan hukum, Polres Semarang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang untuk memastikan para korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan.

Pada 18 November 2026, keenam korban telah diserahkan kepada orang tua atau wali masing-masing.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang Supriyanah mengatakan, pihaknya mendukung langkah kepolisian, terutama dalam upaya pemulihan dan pendampingan terhadap para korban.

“Penanganan korban tidak hanya berhenti pada proses penyerahan kepada keluarga. Pendampingan dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sangat diperlukan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan,” ujar Supriyanah.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widagdo mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama korban yang masih di bawah umur, membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Menurut dia, pendampingan diperlukan agar para korban dapat memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan dan terhindar dari risiko kembali menjadi korban eksploitasi.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara bersama-sama. Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait agar korban, khususnya yang masih berusia anak, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjebak,” kata Dewanto.

Atas perbuatannya, tersangka F disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penyidik menyampaikan bahwa tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak.

Polres Semarang mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tanpa disertai kejelasan jenis pekerjaan maupun mekanisme perekrutan.

Masyarakat juga diminta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan, penampungan, atau eksploitasi terhadap perempuan dan anak.(Jk_Zed./PH)

Pos terkait